PENGATURAN TERHADAP HAKIKAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dola Riza

Sari


PENGATURAN TERHADAP HAKIKAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Abstrak

KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahanan, KTUN dan prosedurnya ini juga turut diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan terhadap hakikat keputusan dan prosedurnya. tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Perbandingan Pengaturan terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang PTUN dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, 2) untuk mengetahui implikasi dari Pengaturan terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang PTUN dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat perbedaan pengaturan terhadap 3 aspek yang diatur dalam UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan, yaitu pertama pengaturan terhadap hakikat KTUN, dimana konsep KTUN menjadi diperluas setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan dan berimplikasi pada diperluasnya kompetensi PTUN; kedua pengaturan terhadap status permohonan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN, yang sebelumnya fiktif negatif namun setelah lahirnya UU Administrasi Pemertintahan menjadi fiktif positif; ketiga pengaturan terhadap pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding. Meskipun terdapat perbedaan, pengaturan untuk hukum materil berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan dan hukum formil tetap berpedoman kepada UU PTUN 2) Implikasi dari Pengaturan terhadap hakikat KTUN dalam UU PTUN dan UU Administarsi Pemerintahan adalah terjadinya perluasan kriteria KTUN dan perluasan kewenangan PTUN, keputusan fiktif positif yang tidak dapat memberikan jaminan hukum dan pengajuan gugatan ke PTUN terhadap sengketa yang melalui upaya banding administratif yang tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara , Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.


Kata Kunci


Hukum Administrasi

Referensi


Buku

Almi, Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo. Jakarta.

Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1983, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung.

Hanif Nurcholis, 2010, Teori dan Praktik Pemerintahaan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.

Hartono Hadisapoetro, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Ilham Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Raja Grapindo, Jakarta.

Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Safa’at dan M. Ali, 2006, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 1993,Metode Penelitian Kualitatif, RemajaRosdakarya, Bandung.

Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Maria Farida Indarati Soeprapto, 1998, Ilmu perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.

Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyaarta, Liberty.

Muhammad Yasim, Laode Ruditan dkk, 2017, Anotasi Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta.

Munir Fuady, 2013, Teori-teori Besar Dalam Hukum, Kencana, Jakarta.

Ni’matul Huda, 2011, Ilmu Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Wiyono, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Garfika, Jakarta.

Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono, 2011, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, LasBang PRESSindo, Yogyakarta.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta, Liberty.

Sjahran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, Alumni.

Soemitro, 1998, Peradilan Tata Usaha Negara, Reka Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta , Kencana.

Tjakranegara, Soegiatno.1994, Hukum Acara PTUN , Jakarta. Sinar Grafika.

W. Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yuslim, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Zairin Harahap, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, , Jakarta.

Jurnal

Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Diponegoro Law Journal-Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.

Budiamin Rodding, 2016, Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tanjungpura Law Journal , Vol 1, Issue 1, January 2017.

Dika Yudanto, Nourma Dewi, Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia, 2016, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017.

Kartika Widya Utama, 2015, Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif, Jurnal Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015.

Skripsi/ Thesis/ Disertasi

Khairani, 2015, Kepastian Hukum Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau Dari Pengaturan Dan Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja Dalam Hukum Ketenaga Kerjaan, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Yodi Martono Wahyunadi, 2016,Kompetensi Absolut Pengadilan Tatta Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintaha, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Naskah Internet

Andi Afriyanto, 2014, Teori Administrasi Publik, http://andriraf.fileslwordpress.com /2014/ 11/03-teori-ap.pdf/.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara, http://ditjenpp.kemenkumham.go. id.html.

Ujang Abdullah, Reformasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berkaitan Dengan Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, http://ptun-jakarta.go.id/html.

Ujang Abdullah, Upaya Administrasi dalam peradilan Tata Usaha Negara, http://ptun-palembang.go.id./html


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats