STATUS HUKUM KEBERADAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA LEMBAGA ATAU BADAN YANG MENGELUARKAN DITIADAKAN

Nurus Zaman

Sari


Dalam penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang dikaji. Pertama, bagaimana status hukum keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan ditiadakan. Kedua, bagaimana kekuatan hukum keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan ditiadakan dalam perspektif konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang di dapat: Pertama, Secara konseptual keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan ditiadakan masih tetap berlaku. Terdapat alasan-alasan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan tersebut dicabut oleh pihak yang membentuknya (contario actus). (2) peraturan perundang-undangan tersebut dibatalkan oleh pengadilan; (3) Peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan baru; dan (4) payung hukun peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.  Kedua, Keberadaan peraturan perundang-undangan pasca lembaga atau badan yang mengeluarkan sudah ditiadakan secara konstitusional masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. 


Kata Kunci


kekuataan hukum, peraturan perundang-undangan, status hukum

Referensi


Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Bagir Manan, Membedah UUD 1945, Malang, UB Press, 2012.

Faried Ali dan Nurlina Muhidin, Hukum Tata Pemeruintahan Heteronom dan Otonom, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Jimly Asshiddiqie, dkk, Theory Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta:Cet 1 Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Kedua, 2011.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan Ke 6, 2011.

Muhammad Sukri Al Bani Nasution, dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Kencana, Jakarta, 2015.

Nurus Zaman, Garis Pembangunan Hukum Nasional, Sebuah Tinjauan Filosofis, Normatif dan Sosiologis, Surabaya, Bijak Puslishing, 2018.

Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats