KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR BERDASARKAN KONVENSI PALERMO DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK JUGA TINDAK PIDANA KORUPSI

Maria Efita Ayu, Sherly Ayuna Putri

Sari


Terbukti bahwa kejahatan terorganisir dalam perdagangan perempuan dan anak yang bersifat transnasional merupakan kejahatan yang serius dan berdampak luas bahkan dapat digolonkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sebagaimana telah ditegaskan dalam statuta roma (1998) yang mengatur pengadilan (tetap) pidana internasional (international criminal court). Sasaran ketentuan dalam protokol ll tersebut adalah organisasi kejahatan yang berada di balik perdagangan perempuan dan anak yaitu dengan menghukum para pelakunya dan melindungi korban-korbannya yaitu perempuan dan anak. Di dalam konvensi palermo (2000) ditegaskan bahwa tujuan pokok adalah meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara negara pihak dalam untuk mencegah dan memberantas kelima jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi konvensi tersebut.Lebih lanjut dalam Pasal 3 sub-paragraf (a) Lampiran II-Protokol Perdagangan Manusia Palermo (The Palermo Trafficking Protocol) (2000), mengurai definisi dari perdagangan manusia secara lebih rinci. Permasalahan mengenai Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime).


Kata Kunci


Kejahatan Terorganisir, Korupsi, Trafficking.

Referensi


Hans Kelsen,Principles of International Law,New York, Rinehart & Co , 1956,hal.235 sebagaimana terkutip dalam Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, edisi revisi, 2002.

Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, edisi revisi, 2002.

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Bandung, Yrama Widya, 2003.

Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habiebie Center, Jakarta, 2002.

Muladi, Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah, Lemhanas RI, Jakarta, 2005.

Romli atmasasmamita. pengantar hukum pidana internasional bagian ll . PT hecca mitra utama , Jakarta 2004

Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996.

William R Slomanson, Fundamental Perspective on International Law, California, West Thomson learning, 1999.

Yudha Bhakti Ardiwisastra, Hukum Internasional : Bunga Rampai, Bandung , Alumni, 2003.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats