TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SISTEM ONLINE PAYMENT POINT BANK

Lukman Hakim

Sari


Salah satu produk yang diterapkan oleh lembaga perbankan adalah adanya System payment secara online. Dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan, dijelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian dalam system payment online point, bank berfungsi sebagai lembaga penyedia jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedudukan hukum konsumen / nasabah system payment yang menggunakan jasa perbankan dalam melakukan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perbankan maupun peraturan di bidang perlindungan konsumen telah mengatur secara jelas tentang perlindungan terhadap hak-hak para konsumen / pelanggan yang terlibat dalam system payment online bank. Khususnya dalam hal terjadinya keluhan terhadap pihak bank maupun nasabah pengguna, maka hal ini dapat dilakukan penyampaian baik secara lisan maupun tulisan dengan landasan hukum yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan system online payment point bank dalam hukum perbankan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah menggunakan jasa perbankan yang menggunakan system payment online ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan pokok yang digunakan yaitu : Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), serta Pendekatan Konsep (Conceptual approach). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.


Kata Kunci


Perlindungan; Hukum; Konsumen; Payment; Bank.

Referensi


Daftar Pustaka

A. Buku

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000

Muliaman D. Hadad, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia. Jakarta, 16 Juni 2006.

Mochtar Kusumaatmaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2005.

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Jakarta, Gramedia, 1997.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

C. Jurnal

Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Keadilan Progresif, 6 (2), (2015).

Lukmanul Hakim, The Alternative Model Settlement of Credit Problems in Banking Agencies, Fiat Justisia Journal of Law ISSN 1978-5186 Volume 12 Number 2, April-June 2018.

Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Volume 3 Issue 1, June 2018.

D. Sumber Lain

www.ojk.go.id


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats