PEMBENTUKAN PRINSIP JURISDICTION TO PREVENT (PRE-EMPTIVE JURISDICTION) DAN PRINSIP PERLINDUNGAN AKTIF DALAM HUKUM SIBER

Purna Cita Nugraha

Sari


“Dalam rangka untuk mencari konsep yang sesuai dan tepat waktu untuk mengatur dunia maya yang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang terkait dengan yurisdiksi antar negara, Lex Informatica telah memberikan para pembuat kebijakan suatu opsi dengan pengaturan teknis melalui teknologi yang dapat melampaui batas-batas masing-masing negara (ekstrateritorial). Kombinasi rezim hukum dan Lex Informatica akan menghasilkan prinsip-prinsip baru dalam mengatur dunia maya, seperti Prinsip Yurisdiksi untuk Mencegah dan Prinsip Perlindungan Aktif”

 


Kata Kunci


cyberspace, principle, and Lex informatica.

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006

Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi), Refika Aditama, Bandung, 2010

Darrel C. Menthe, Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces, 4 Mich, Telecomm. Tech. L. Rev. 69 (1998)

Jonathan L. Zittrain, The Future of the Internet and How to Stop It, Yale University Press Haven and London, United Stated of America, 2008

Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Lawrence Lessig, Code Version 2.0., Basic Books, New York, 2006

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986

Shinta Dewi, Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, PT. Alumni, Bandung, 2006

Yudha Bhakti, et. al, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012

Jurnal dan Himpunan Tulisan Ilmiah:

Amit M. Sachdeva, International Jurisdiction in Cyberspace: A Comparative Perspective, C.T.L.R., Issue8, 2007

Ahmad M. Ramli, The Urgency of Ratification of Convention on Cybercrime, Indonesia Law Journal Vol. 2 No. 2, National Law Development Agency, Mininstry of Law and Human Rights, Jakarta, 2007

Joel R. Reidenberg, Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology, Tax Law Review, Volume 76, Number 3, 1998

Purna Cita Nugraha, Penyelesaian Sengketa Electronic Commerce melalui Online Dispute Resolution dan Penerapannya di Indonesia, Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Magister Hukum BKU Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010

Samuel F. Miller, Prescriptive Jurisdiction over Internet Activity: The Need to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty, Indiana University School of Law, Digital Repository @Maurer Law, Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 2, Issue 2, 2003

Svetlana Anggita Prasasti, Developing Indonesia’s Digital Diplomacy Strategy, Jurnal Diplomasi Vol.5 No.1, Jakarta, 2013

Sigid Suseno, Implikasi Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Guadalajara, 2010)

Convention on Cybercrime 2001

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 2012

Websites dan Dokumen lainnya :

Paket Aplikasi dan Panduan Teknis TRUS+™ Positif, http://trustpositif.kominfo.go.id/, diakses tanggal 13 Desember 2013

Piagam Pengesahan No. 02/HI/01/2012/IR tanggal 26 Januari 2012

Purna Cita Nugraha, London’s Wiretapping: How Should We Respond?, Artikel yang ditulis di Jakarta Post, tanggal 2 Agustus 2013

Surat Edaran No. 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pornografi

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/SE/M.KOMINFO/10/2010 mengenai Penggunaan Internet Sehat dan Aman di Instansi Pemerintah


Refbacks





##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats