POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Sarip Sarip

Abstract


ABSTRAK

Penelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada local administrative bukan sebagai local genius atau local government. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bagunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan buktinyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum.

Kata kunci: desa; hukum; politik; politisasi.


ABSTRACT

Research on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law.

Keywords: law; politics; politicization; village.


Keywords


desa; hukum; politik; politisasi

References


Buku

Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta:2011.

Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Marcus Colchester dan Sophie Chao (ed). Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara. Epistema Institute, Jakarta: 2012.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2009.

Rasid Yunus, Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius)Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula. Deepublish Yogyakarta:2014.

Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta:2014.

Sutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru Ide Misi dan Semangat Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta: 2015.

Jurnal

Abdus Salam, “Pengaruh Politik dalam Pembentukn Hukum di Indonesia”, MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume XIV, Nomor 2, Desember 2015.

Daya Negri Wijaya, “Jean-Jeques Rousseau”, Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review, Volume 1 Nomor 1, 2016.

Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana, “Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri”, Jurnal Politik, Volume 4 Nomor 1 Agustus 2018.

M. Nur Alamsyah. “Memahami Perkembangan Desa di Indonesia”, Jurnal Academica Fisif Untad, Volume 3. Nomor 2, 2011.

Made Sukarata, “Pengenalan dan Pemahaman Local Genius Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia”, Jurnal Nirmana, Volume 1, Nomor 1, Tahun 1999.

Muhammad Erwin, “Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara” ., Volume 5, Nomor 3, 2017.

Munir Salim, “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan”, Jurnal Al-Daulah, Volume 5, Nomor 2.

Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”, Jurnal Politik, Volume 1 Nomor 2 Februari 2016.

Reni. H. Nendissa, “Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah”. Jurnal SASI. Volume, 16 Nomor 4, 2010.

Richard Timotus, “Reviltalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor 2, Juni 2018.

Sarip, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49, Nomor 1, Januari 2019.

Secsio Jimec Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara, “Analisis Yuridis Penetuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN),” USU Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, Oktober 2017.

Yusa Djuyandi, “Politisasi Kebijakan Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional”, Jurnal Humaniora, Volume 5 Nomor 1, April 2014.




DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Jurnal Bina Mulia Hukum telah terindeks pada:

                                                                                                                           

    

 

  Journal Accreditation:

Plagiarism Check:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016