PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA

Yusuf Saepul Zamil, Yulinda Adharani, Siti Sarah Afifah

Abstract


ABSTRAK

Pro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota.

Kata kunci: agraria; pembaruan; reklamasi.


ABSTRACT

Controversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital.

Keywords: agrarian; renewal; reclamation.


Keywords


agraria; pembaruan; reklamasi

References


Buku

Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2008.

H. Muchsin, Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, Sinar Garfika Jakarta: 2008.

Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: 2009.

Jimly Asshiddigie, grenn constitution, Rajawali Pers, Jakarta: 2009.

Maria S.W. Sumardjono, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2010.

Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Kompas, Jakarta: 2008.

Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria, Malang: UB Press, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003.

Suhariningsih, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta: 2009.

Jurnal

Ida Nurlinda, “Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-undang Pertanahan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor1, September 2016.

Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1 No. 2 Agustus 2014.

Oki Hajiansyah Wahab dan Muhammad Ridho, “Menjejaki Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria (Studi Pada Warga Moro-Moro Mesuji Lampung”, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4, Nomer 2, Tahun 2016.

Rahmad Satria, “Konfigurasi Politik Dan Keberpihakan Regulasi Daerah Bidang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pada Masyarakat Marjinal Di Kalimantan Barat”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 22, Nomer 2, Tahun 2015.

Rachmad Safaat dan Dwi Yono, “Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisi”, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Volume 10 Nomer 1, Tahun 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.222

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Jurnal Bina Mulia Hukum telah terindeks pada:

                                                                                                                           

    

 

  Journal Accreditation:

Plagiarism Check:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016