TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN

Sudaryat Sudaryat

Abstract


Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak  lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Apabila hal itu terjadi dan perseroan melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dapatkah harta pribadi dari pemegang saham dijadikan jaminan guna penggantian kerugian kepada pihak lain yang dirugikan dengan perbuatan perseroan tersebut. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat  diminta pertanggungjawaban tidak terbatas  untuk menutupi kerugian yang  dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum peseroan  berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan dalam pribadi yang sama.


Keywords


direksi, harta, mayoritas, perseroan, saham

References


Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Peseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Bentuk Bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta, 2007.

James & Cox cs, Corporation, Aspen Law & Business, 1997.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

________, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung,

________, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.

Sudaryat, Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Indonesia, Global Sinergi Indonesia, Bandung, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)




DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.293

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Jurnal Bina Mulia Hukum telah terindeks pada:

                                                                                                                           

    

 

  Journal Accreditation:

Plagiarism Check:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016