PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KAJIAN PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.

Niken Savitri

Abstract


Abstrak

Pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerapkali menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah privat dan korban masih di bawah umur.  Salah satu terobosan dalam bidang ini muncul dalam  putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, di mana hakim memutus terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bersalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini akan menelaah pertimbangan dan penalaran hakim dari sudut pandang teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan antisipatif, dengan pendekatan penafsiran progresif. Kajian menemukan terkait penerapan sistem pembuktian terdapat penafsiran progresif hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak.

 

Kata kunci: teori pembuktian, kekerasan seksual terhadap anak, penafsiran progresif

 

Abstract

Proving before the Court of Law that a child has been sexually abused is a difficult task. It is made hard by a number of factors, i.e.  eyewitnesses are hard to come by as the crime more often than not is committed within a private, closed, sphere, and by the fact that the victim is underage.  One breakthrough had been made by a judge who decided in a case (No. 159/Pid.Sus/2014/PN. Kpg) to use evidentiary ruling from the Domestic Violence Act.  This article shall explore, from an evidentiary theory, what legal consideration and reasoning has been utilized to support the decision. The research method used is normative and anticipative juridical, with approach of interpretation and reasoning of progressive law. This study found progressive interpretation has been applied by the judge to the case.

 

Keywords: evidentiary theory, sexual violence directed against a child, progressive interpretation

 


Keywords


teori pembuktian, kekerasan seksual terhadap anak, penafsiran progresif

References


Buku

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Soiologis), Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Artidjo Alkotsar, Relevansi Hukum Progresif dalam Reformasi Hukum dan Peradilan, dalam buku Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Penerbit Epistema Institute, Maret 2011.

Eddy. O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, 2012.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, 2012.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka KARTINI, Jakarta, 1988.

Niken Savitri, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Satjito Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit KOMPAS, November 2007.

Jurnal

Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015.

Dey Ravena, Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 2, September 2010.

Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44 Nomer 4, Oktober 2014, hlm. 461.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 1 No. 1, Juni 2005, hlm. 3.

Sulistyowati Irianto, Hukum yang Tak Peduli Korban, Jurnal Perempuan, Nomor 71, November 2011.

Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40 Nomor 3, Tahun 2011,

Kardian Ruru, Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan, Jurnal Lex Crimen, Volume IV No. 1, Tahun 2015.

Qur’ani Dewi Kusumawardhani, Hukum Progresif dan Perkembangan Kecerdasan Buatan, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 5 No. 1, Juni 2019.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.




DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Jurnal Bina Mulia Hukum telah terindeks pada:

                                                                                                                           

    

 

  Journal Accreditation:

Plagiarism Check:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016