PROBLEMATIKA APLIKASI EKONOMI SYARIAH DALAM REZIM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Ghansam Anand, Kukuh Leksono Aditya, Bagus Oktafian Abrianto

Sari


Abstrak

Prinsip bagi hasil merupakan konsep praktik yang membedakan kegiatan usaha bank syariah dengan bank konvensional. Dalam praktiknya, banyak dijumpai bahwa skema pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah diikuti perjanjian assesoir yang pada intinya menyatakan pihak yang dibiayai harus memberikan sejumlah agunan kepada Bank Syariah selaku pemberi biaya. Jaminan diperkenankan dalam Islam namun pada posisi untuk mengamankan akad utama yaitu apabila orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Namun ditinjau dari perspektif kepailitan syariah di Indonesia ada suatu kecenderungan untuk mengubah esensi utang secara syariah menjadi utang-piutang secara konvensional. Perubahan esensi dari hubungan hukum demikian tampak dari unsur syarat mengajukan permohonan kepailitan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi yakni adanya kreditor dan debitor. Setiap sengketa kepailitan syariah yang terjadi selalu menimbulkan upaya paksa untuk memunculkan kreditur dan debitur, padahal para pihak tersebut (kreditur dan debitur) tidak ada dalam setiap pembiayaan syariah, dalam pembiayaan syariah dikenal hubungan kemitraan untuk menjaga iktikad baik dari para pihak supaya tidak ada yang dirugikan dari pembiayaan tersebut, namun ketiadaan regulasi yang mengatur tentang kepailitan syariah secara khusus menyebabkan setiap sengekta kepailitan syariah di selesaikan melalui cara-cara konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori.

 

Kata Kunci : hubungan kemitraan, kepailitan syariah, perjanjian assesoir, , pembiayaan syariah, perbankan syariah

 

 

Abstract

Production sharing principle is practical concept that distinguish business activity between sharia banking and conventional banking. In practice, mostly can be found that financial scheme that was done by sharia banking followed agreement accesoir in essence said that the parties who be funded should give a number of collateral to sharia bank a a funding. Security allowed in Islam in position to secure main agreement that ruled if a person who owes are not able to affort the loan. Viewed from sharia bankruptcy perspective in Indonesia, it’s have a trend to change essence of sharia debt to conventional debt. Essential change from sharia debt to conventional debt seem from requirement of applying bankruptcy in Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Every dispute of sharia bankruptcy always incur of coersion to raise creditor and debitor, whereas the parties (i.c creditor and debitor) doesn’t exist in sharia financial. In sharia financial, known a partnership relation to keep good faith of the parties in order to be injustice. But nonexistent of regulation that to rule of sharia bankruptcy cause every dispute of sharia bankruptcy be solved by conventional manner. This is a normative legal research ellaborate with statute approach and theoritical approach.

 

Keywords : agreement accesoir, partnership relation, sharia banking, sharia bankruptcy, sharia financial.

 


Kata Kunci


Perbankan Syariah; Kepailitan Syariah; Pembiayaan Syariah

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


BUKU

Antonio, Muhammad Syafi’i, BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Kesebelas, Gema Insani, Jakarta, 2007

Aula, Muhammad Syakir, Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistim Operasional, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2004

Bank Indonesia, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah 2006

Chapra, M Umer dan Khan, Tariqullah, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2008 (diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri)

Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2007

Saleem, Muhammad Yusuf, Islamic Commercial Law, John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd, Singapore, 2013

Syamsul Aniqwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010

JURNAL

Amalia, Chrisanty dkk, Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Kota Medan), USU LAW JOURNAL,1.1. 2013

Al Hushein, Imron Hukum Kepailitan (Taflis)Dalam Islam (Januari 01, 2012)

Fariana Andi, Peran Stategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesian Sengketa Ekonomi Syariah, Al-Ihkam, Vol 10 No 2, 2015

Hart , Oliver, Different Approaches To Bankruptcy Harvard Institute of Economic Research Paper No. 1903 (September 2000) http://ssrn.com/abstract=241066

Ikhtisar UU 21 Tahun 2008

Indrapraja, Yudha. KEGAGALAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT SENGKETA KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH. Jurnal Asy-Syari'ah,16.3, 2014

MAJALAH PERADILAN AGAMA

McMillen, Michael J. T., An Introduction to Shari'ah Considerations in Bankruptcy and Insolvency Contexts and Islamic Finance's First Bankruptcy (East Cameron) (June 17, 2012).

Michael, Robert E., IFLAS and Chapter 11 - Classical Islamic Law and Modern Bankruptcy., 2010 http://ssrn.com/abstract=1758020

Prawitra, Thalib dan Aditya, Kukuh L. S., Kepailitan dalam Perbankan Syariah, diterbitkan pada prooceding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Bali, 2015

Santoso, Lukman, Politik Hukum ekonomi Syariah Pasca Reformasi Di Indonesia, SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No.2, 2012

Yahya, Muchlis dan Agunggunanto, Edy Yusuf, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, Vol. 1 No 1, 2011

WEBSITE

hukumonline.com

http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html

https://infoislamicbanking.files.wordpress.com

http://lkbh.stainkudus.ac.id/files/PerMA_2008_2_Kompilasi_Hukum_Ekonomi_Syariah.pdf

http://www.bi.go.id

Social Science Research Network http://www.ssrn.com

www.badilag.net

AL QURAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negaa Republi Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                                 

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats