KEDAULATAN DI BIDANG INFORMASI DALAM ERA DIGITAL: TINJAUAN TEORI DAN HUKUM INTERNASIONAL

Tri Andika

Sari


Abstrak

 

Saat ini kita memasuki suatu zaman yang disebut dengan era digital (digital age). Di dalam era digital tidak ada lagi batas-batas wilayah yang jelas (borderless) yang berdampak pada kedaulatan suatu negara yang diakibatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kasus penyadapan antar negara yang dilakukan oleh The Five Eyes Alliance, menunjukan kepada dunia bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi dapat pula merusak hubungan baik antar negara. Pembahasan terkait dengan kedaulatan negara di bidang informasi dalam era digital (digital age) dalam menjawab permasalahan tentang bagaimana kedaulatan negara di bidang informasi dalam era digital ditinjau dari teori dan hukum internasional sangat diperlukan dewasa ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan juridis normatif. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan hukum yang akan datang (futuristik) guna menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, telah diperoleh simpulan bahwa dari segi teori diperlukan pengembangan teori kedaulatan negara di bidang informasi. Dalam kerangka hukum internasional, aturan-aturan yang mengarah kepada penghormatan kedaulatan suatu negara di bidang informasi telah banyak mendapatkan pengaturan.

 

Kata Kunci: Kedaulatan, Negara, Informasi, Era, Digital.

 

Abstract

 

Now we are entering an era called the digital age. In the digital age there are no more boundaries are cleary impacting on the sovereignty of a country caused by information comunication technology development. In the interception case between states show the world that the information comunication technology development can broke the international coorporations between the states. Discussion about the state sovereignty on information in the digital age is required to answer the question about how the the state sovereignty on information in the digital age re

viewed by  theory and international law. This research applies a juridical-normative approach. This research also applies the statute approach, the comparative approach, and the futuristic approach to answer the research questions. This research concludes that in theory we must developed theory on state sovereignty on information. In international law, the regulation that lead to respect for the state sovereignty on information has a lot of gain settings.

Keywords: Sovereignty, State, Information, Era, Digital.

 

DOI: 10.23920/jbmh.v1n1.5


Kata Kunci


Kedaulatan, Negara, Informasi, Era, Digital.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Adeno Addis, The Thin State in Thick Globalism: Sovereignty in The Information Age, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Edisi Januari 2004.

Anita L. Allen, Privacy Law: Positive Theory and Normative Practice, Harvard Law Review, Diakses melalui http://www.harvardlawreview.org/issues/126/may13/forum_1007.php, Pada Tanggal 4 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB.

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung: 2008.

Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary Ninth Edition, West Publishing, Dallas, Texas: 2009.

Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, Rafika Aditama, Bandung: 2010.

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2003.

Eric Schmidt dan Jared Cohen, The New Digital Age Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta: 2014.

Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Diakses melalui http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf, Pada Tanggal 7 Januari 2014 Pukul 07.15 WIB

Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung: 2011.

Idris, dkk (ed), Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Remaja Rosdakarya, Bandung: 2013.

John Baylis & Steve Smith, The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations, Oxford University Press , New York, 2001.

Kofi A. Anan dalam UNCTAD E-commerce and Development Report, 2004.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung: 2003

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Privacy, Diakses melalui http://plato.stanford.edu/entries/privacy/, Pada Tanggal 3 Januari 2014 Pukul 08.00 WIB.

Wahyudi Djafar, Memastikan Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pertahanan Siber, Diakses melalui http://www.elsam.or.id/downloads/565962_Memastikan_perlindungan_hak_atas_privasi_dalam_pertahanan_siber-Wahyudi_Djafar.pdf, Pada Tanggal 2 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB.

Wenxiang Gong, Information Sovereignty Reviewed, Intercultural Communication Studies XIV, 2005.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




 


This journal indexed on:

                                                                                                                                 

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats