PENERAPAN DAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PESAWAT TERBANG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERJANJIAN PERAWATAN MESIN PESAWAT

Hazar Kusmayanti

Sari


Abstrak

Sering kali pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau melaksanakan putusan hakim, sehingga diperlukan bantuan pengadilan secara paksa. Tulisan ini akan menelaah mengenai eksekusi pesawat terbang yang menitikberatkan pada aspek yang berkaitan dengan status pesawat terbang sebagai barang yang dapat dibebani hipotek. Kasus yang dianalisis yaitu yaitu Kasus Gugatan Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia kepada PT. Metro Batavia dalam perjanjian perawatan mesin pesawat Batavia Air.

         Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan eksekusi pesawat terbang menurut hukum positif, menggunakan metode normatif kualitatif.

Aturan penyitaan pesawat terbang pada dasarnya sama dengan penyitaan barang pada umumnya sepanjang berkenaan dengan ketentuan umum sita eksekusi (executoriaal beslag) dan penjualan lelang (ecutoriale verkoop). Hal-hal spesifik yang melekat pada penyitaan pesawat terbang tunduk pada Pasal 763 (h) sampai (k) Reglement op de Rechtvordering (RV). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Penjualan Lelang karena kegiatan operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai dengan prinsip Rijden Beslag. Asas penguasaan pesawat terbang yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat terbang tersebut sedang dioperasikan debitur, di luar tempat pelaksanaan penjual lelang yang ditentukan.

 

Kata kunci: eksekusi, hipotek, pesawat terbang, sita, penjualan lelang

 

Abstract

 

In many cases, the defeated party does not want to carry out the judge's ruling, so they need help from court to forcibly enforce the execution. The losing party is requested by the court to obey court decision. This research focusses on the case of Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia vs PT. Metro Batavia in aircraft engine maintenance agreement Batavia.

The method used in this research is the normative juridical research. The specification of this research is descriptive- analytical that aims to gain a comprehensive overview of the aircraft execution under positive law. 

To conclude, rules of seizure of aircraft are basically the same with the seizure of immovable property, as long as related to seizure of execution (excekutoriale beslag) and auction sales (excecutoriale verkoop). However, specific matters attached to aircraft foreclosure are subject to Article 763 Article 763 h to k of Reglement op de Rechtvordering (RV). Barriers in aircraft foreclosure is that the implementation Auction Sales (excecutorial Verkoop) could not be turned off by the arrest of execution in accordance with the principle of Rijden beslag, the principle of mastery aircraft loaded with confiscated execution can cause problems if the auction sale on the date of execution of the specified aircraft is being operated outside the place of execution by debtor.

 

Keywords: execution, mortgage, aircraft, seizure, auction sales


DOI: 10.23920/jbmh.v1n1.3

 


Kata Kunci


eksekusi, hipotek, pesawat terbang, sita, penjualan lelang

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Mochammad Isnaeni. Hipotek Pesawat Terbang.CV Dharma Muda.Surabaya: 1996

Mieke Komar Kantaadmadja. Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia apeDitinjau dari Hukum Udara.Alumni. Bandung:1989.

Subekti. Hukum Pembuktian.Pradnya Paramita.Jakarta:1987.

______ .Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung: 1982.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta: 2002

Yahya Harahap. M. Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Sinar Grafika. Jakarta: 2006

___________.Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Sinar Grafika. Jakarta: 2007

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Het Herziene Indonesisch Reglement atau HIR

Undang-undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Convention on International Interests in Mobile Equipment 2001 (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dan protokolnya yang diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007.

Jurnal:

Hikmahanto Juwana. “Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke dalam Peraturan-Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention”. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 28. 2009.

Sumber Internet:

http:// www.digilib.ui.ac.id/2011/


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




 


This journal indexed on:

                                                                                                                         

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats