KEDUDUKAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari

Abstract


Abstrak

Keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan telah membawa  kepastian hukum penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan. Namun demikian keberadaan LAPS sektor jasa keuangan juga menimbulkan ketidakjelasan kedudukan dan pilihan forum penyelesaian sengketa konsumen terkait keberadaan   Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisa data menggunakan normatif kualitatif, dengan metode deduksi dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa (LAPS) ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ditujukan khusus untuk konsumen di sektor jasa keuangan, yang memiliki karakteristik permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan. Hak konsumen dalam penentuan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan merupakan hak konsumen. Dalam hal konsumen memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, konsumen sektor jasa keuangan yang merupakan konsumen akhir dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK maupun melalui LAPS. Namun bagi konsumen sektor jasa keuangan yang bukan merupakan konsumen akhir, hanya dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen  melalui LAPS. Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni BPSK maupun LAPS.

Kata Kunci: Kedudukan, Lembaga Alternatif Sengketa, Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen 

Abstract

The existence of Alternative Dispute Resolution Institute (LAPS) the financial services sector have brought legal certainty consumer dispute resolution financial services sector. However, the existence of laps financial services sector also make it less obvious position and selection of consumer dispute resolution forum related to the presence of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) within the framework of consumer protection laws in Indonesia.

The method used is a normative juridical methods using secondary data. Specifications analytical descriptive study. Data were analyzed using qualitative normative, with the deduction method and analyzed by juridical qualitative.

Position Institute of Alternative Dispute Resolution (LAPS) to be reviewed by consumer protection laws in Indonesia is a dispute resolution institutions devoted exclusively to consumers in the financial services sector, which has the characteristics of the problems in the financial services sector. Consumer rights in determining the choice of consumer dispute resolution forum in the financial services sector is consumer rights. In the event that the consumer chooses consumer dispute resolution outside the court, the consumer financial services sector which is the final consumer can select consumer dispute resolution through BPSK or through laps. But for the consumer financial services sector is not an end consumer, may only select consumer dispute resolution through the laps. The need for harmonization and synchronization settings and authority stipulated consumer dispute resolution outside the court that is BPSK or LAPS.

DOI :https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.2

Keywords: Position, Alternative Dispute Institutions, Financial Services, Consumer Protection

 



Keywords


Kedudukan, Lembaga Alternatif Sengketa, Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Buku :

.

Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta: 2009.

Mertokusumo. Sudikno. Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 2007,

......................................, Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta: 2011.

Miru. Ahmadi Miru & Sutarman Yado. Hukum Perlindungan Konsumen. RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2004.

Shofie. Yusuf. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

Soemitro. Ronny Hanitijo. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.

Sumadi. Metode Penelitian. Rajawali. Jakarta. 1988.

Suwandono. Agus. “Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen”. dalam: Susilowati Suparto (ed). Hukum Perlindungan Konsumen. Penerbit Univesitas Terbuka. Jakarta. 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Jurnal :

Harrieti. Nun. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukanya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014”. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2015.

Helmi. Hanum Rahmaniar. “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia”. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2015.

Fibrianti. Nurul. “Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi”. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2015.

Cristiani. Theresia Anita. “Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Hukum Menuju Metode Holistik”. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 No. 4. Oktober 2008.

Internet :

http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx [diakses pada 09/04/2016].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.






Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                                                                                               

    

 


Plagiarism Check:
Creative Commons License

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016