ASAS KESEIMBANGAN PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN NASABAH PELAKU USAHA KECIL

Etty Mulyati

Sari


Abstrak

Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, dengan tujuan efisiensi. Pelaku usaha kecil dengan karakteristiknya yang khas, sangat memerlukan dana untuk pengembangan usahanya sehingga menyetujui apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit walaupun sangat memberatkan. Perjanjian kredit terkadang memuat klausula eksonerasi/eksemsi berupa menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank, sehingga permasalahannya adalah bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. Bank dalam merancang, merumuskan dan menetapkan perjanjian kredit dengan pelaku usaha kecil, wajib mendasarkan pada ketentuan dalam SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Perjanjian kredit dilarang memuat klausula eksonerasi berupa pengalihan kewajiban bank kepada nasabah, dan menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung juga dilarang memuat klausula yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Penerapan asas keseimbangan para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan itikad baik, sebagai penerapan asas keadilan dan kewajaran dilarang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank oleh karenanya isi perjanjian hendaknya tidak rumit dengan menggunakan bahasa Indonesia sederhana disesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, mengingat karakteristik dan pelaku usaha kecil.

Kata kunci: asas, perjanjian, baku, kredit, usaha kecil.


Abstract

The credit agreement is a standard agreement with determined unilaterally by the bank for efficiency. Small businesses with its unique characteristics, is in need of funds to develop their business so as to agree on what agreed in the credit agreement, although very burdensome. Credit agreements sometimes include a clause on the exoneration/eksemsi form of add rights and/or reduce the obligations of the bank, so the problem is how the application of the principle of balance in making a bank loan agreement with small business customers. Bank in designing, formulating and establishing credit agreements with small businesses, based on the mandatory provisions in OJK SE No. 13/SEOJK.07/2014 about Standard Agreement. The credit agreement must not contain the exoneration clause in the form of the transfer of bank liabilities to customers, and express authorization from the customer to the bank, either directly or indirectly shall not contain clauses that have indications of abuse situation. Application of the principle balance of the parties in implementing the credit agreement have been agreed in good faith, as the application of the principle of justice and fairness banned contains a clause stating that the customer is subject to the new regulations, additional, secondary and changes made unilaterally by the bank. The contents of credit agreement need not be complicated, use the Indonesian language simple sentence adjusted to the type of credit, given the characteristics of small businesses.

Keywords: principle, agreement, standard, credit, small business.

 

DOI: 10.23920/jbmh.v1n1.4


Kata Kunci


Asas, Perjanjian, Kredit, Usaha Kecil

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A. Buku-buku

Abdulkadir, Pancasila, Pustaka Ashari, Jakarta, 2005.

Catherine Tay Swee Kian & Tang See Chim, Contract Law, Times Books International, Singapore, 1993.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT.Alumni, Bandung, 1994.

------------, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001.

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Adtya, Bandung, 2003.

Riduan Syahrani, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Steven H Gifis, Law Dictionary, Barrons Educational Series, inc, New York, 1991.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sutan Remy Sjahdeiny, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bisnis Indonesia, Jakarta, 1993.

Tulus T.H.Tambunan, UMKM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

C. Sumber Lain

H.Akh.Munif, “Kontrak Standard Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Dan Akibat Hukumnya, Jurnal “, Yustitia Volume 8, No.1, Nop 2008.

Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013.

G.A Diah Utari (et.al), “Pertumbuhan Kredit Optimal”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2012.

Hilman Tisnawan, “Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit”, Januari 2010, Volume 8, Nomor 1, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.

R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




 


This journal indexed on:

                                                                                                                                 

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats