ANALISIS PENGALIHAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN - PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI TAHUN 2014

Maria Emelia Retno

Abstract


ABSTRAK 

Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)-nya mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak yang ada di daerahnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Cimahi yang pembangunannya tampak semakin berkembang secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah.

Dengan semakin berkembangnya Kota Cimahi dan semakin maraknya pembangunan perumahan di Kota Cimahi, menunjukan bahwa semakin banyak terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang tentunya berdampak pada perolehan pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan juga pada perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PP) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Pengalihan BPHTB dan PBB-PP menjadi pajak daerah tentunya berkaitan dengan kesiapan aparat/petugas pajak (Kota Cimahi) dalam menanggapinya dalam bentuk persiapan dan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB-PP tersebut.

Dalam penelitian ini, akan diteliti berbagai persoalan yuridis yang muncul dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PP) yang semula adalah pajak pusat, kemudian dialihkan menjadi pajak daerah, dengan lokasi penelitian di kota Cimahi.

Kata kunci: Pengalihan BPHTB dan PBB-PP, pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT  

Every region in terms of province, district/city in Indonesia through Region Income Office (Dinas Pendapatan Daerah - DIPENDA)  has the authority to levy a tax on all taxable object  in the region. It is also valid for Cimahi is growing rapidly along with the implementation of regional autonomy.

With the development of Cimahi and housing construction is increasingly widespread in the city of Cimahi, shows that the more transfer of rights over  land and buildings, which would have an impact on tax revenue, Tax on Acquisition of Land and Building (Bea Perolehan Hak Atas Tanah - BPHTB) and also on the revenue of Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan - PBB-PP) for Region Original Income (Pendapatan Asli Daerah - PAD) of Cimahi. The transfer of  BPHTB and  PBB-PP to be  local taxes must be related to the readiness of officers/officials of tax (Cimahi) to respond it in the form of the preparation and execution of collecting  BPHTB and PBB-PP.

In this research, will be examined various juridical issues that arise in the preparation and execution of collecting  Tax on Acquisition of Land and Building (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - BPHTB) and Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan - PBB-PP) which initially was the central tax, then transferred to be local taxes, with location of  research in Cimahi.

Keywords: Transfer of BPHTB and PBB-PP, local tax, Region Original Income


DOI https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.9 


Keywords


Pengalihan BPHTB dan PBB-PP, pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Full Text:

PDF (Indonesian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.






Jurnal Bina Mulia Hukum telah terindeks pada:

                                                                                                                           

    

 

  Journal Accreditation:

Plagiarism Check:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016