PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SECARA TIDAK WAJAR

Silva Darosa

Sari


ABSTRAK
Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sehingga diperlukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perampasan aset merupakan upaya mengembalikan kerugian negara oleh KPK terhadap aset tidak wajar, pada kenyataannya masih kurang cermat, sehingga dilakukan secara melanggar hukum dan melanggar hak milik pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui penerapan kriteria aset tidak wajar dalam perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi dan penerapan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa terhadap kriteria aset tidak wajar KPK wajib melakukan analisa dari transaksi mencurigakan, LKHPN yang dilaporkan pelaku dan jumlah pembayaran pajak pelaku dan laporan dari masyarakat. Pembuktian terbalik terhadap aset tidak wajar merupakan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam pembuktian asal usul aset milik pelaku. Adanya kriteria dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam perampasan aset tidak wajar sebagai upaya perlindungan hukum dan terhindarnya perampasan aset yang melanggar hak milik.

Kata kunci: aset, korupsi, perlindungan, pembuktian terbalik.

 

ABSTRACT
Corruption is a criminal offense that inflict a state’s financial loss, so needed to evention and eradication. Asset forfeiture is an effort to recovery for the state loss conducted by KPK and in fact, KPK lack of competence in assets forfeiture, unlawfully and violate the corruptor’s protection of property rights. As a normative judicial method, this article want to know the application of asset forfeiture and the presumption of innocence as a form of protection against the perpetrators of criminal acts of corruption. The results are unreasonable assets criteria are analyzed suspicious transactions that showed inconsistent with the corruption’s LKHPN report, tax payments and public report and KPK is required to apply the presumption of innocence principle. Hopefully, in the presence of improper asset criteria and apply of presumption of innocence principle in assets forfeiture, will be an efforts to provide legal protection and avoiding conducting an unlawful assets forfeiture.

Keywords: assets, corruption, proctection, shifting burden.


Kata Kunci


aset, korupsi, perlindungan, pembuktian terbalik

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantassan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika.

Atmaja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum, Dimensi Tematis & Historis, Jakarta, Setara Press.

Dinino, Philip dan Sahr John Kpundeh, 1999, A Handbook of Fighting Corruption, Washington DC, Center for Democracy and Governance.

Eddy Mulyadi Supardi, 2009, Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Aditama.

Ey Kanter dan SR Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika.

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT Gramedia.

Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Alumni.

Martiman Projohamidjojo, 1999, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Jakarta, Mandar Maju.

M. Arief Amrullah, 2007 Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Malang Bayumedia.

Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Alumni.

Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi Kejahatan Bisnis, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

_, 2012, Teori Hukum Integratif, Yogyakarta, Genta Publishing.

Satjipto Raharjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta, Genta Publishing.

Sri Rejeki Hartono, 2005, Ham Dalam Perspektif Perdata Sepanjang Masa, Bandung, Refika Aditama.

Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama

Sunarto, 2009, Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama.

Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Alumni.

Theodore S. Greenberg, 2009, Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amademen ke-4

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003

Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tahun 2010.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tahun 2008.

C. Jurnal

Joel Waldfogel, 1995, Are Fines and Prison Terms Used Efficiently? Evidence on Federal Fraud Offenders, Journal of Law and Economics, Volume 35, April.

Global Forum on Figting Corruption and Safeguarding Integrity II, Final Declaration, The Hague Netherland.

Kennedy, Anthony, 2006, Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislator, Volume 13 (2) Journal of Financial Crime.

Steven D. Levitt, Incentive Compatibility Constraints as an Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines, International Review of Law and Economics, Volume 17, Juni 1997.

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Pidana”, Badan Pembinaan Hukum Nnasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI 2012.

D. Sumber Internet

Ainur Rahman, Pemulangan Joko Tjandra Tersendat Perjanjian Ekstradisi, www.Gresnesw.com, diunduh tanggal 11-11-2014, 13.00

Dicey, A.V., 1952, Introduction to The Study of The Law of The Constitution, Mc Millan and Co, Limited St. Martin’s Street, London, Part II. Chapters IV-XII, www.constitution.org, diunduh tanggal 21-11-2014, 12.00.

Edi Nasution, Uraian Pendek tentang Money Laundering, “Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (Money Laundering)”, www.ppatk.go.id, diunduh tanggal 18-5-2015, 9.00.

FASB, Statement of Financial Acounting Concept No. 6, Prg 25/1985, www.fasb.org./ Statement_of_Financial_Acounting, (diunduh pada tanggal 17-2-2015, 10.00.

KPK, Sekilas Tentang KPK, www.KPK.go.id, diunduh tanggal 27-3-2015, 10.00.

KPK, Tugas dan Fungsi KPK, , diunduh tanggal 10-4-2015, 9.00.

KPK, Kewenangan Perampasan oleh KPK, www.Humas KPK.go.id, diunduh pada 20-2-2015, 12.00.

KPK, Pengaduan Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi, , diunduh tanggal 14-3-2016, 9.00.

Kemenkumham, Analisa Pemberlakuan RUU Perampasan Aset di Indonesia, www.Kemenkumham.go.id, diunduh tangggal 2-3-2015).

PPATK, Penelusuran Aset, Modul Penegakan Hukum, Jakarta, PPPATK E-Learning, www.PPATK.go.id, diunduh pada 3-8-2015, 10.00.

Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, www.Mahkamah Agung.go.id, diunduh tanggal 18-3-2015, 10.00.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI, atas nama terdakwa Akil Mochtar, www.Mahkamah Agung.go.id, diunduh tanggal 26-3-2015, 10.00

Romli Atmasasmita, Logika Hukum Asas Prduga Tak Bersalah, www.HukumOnline.com, diunduh tanggal 11-2-2015, 10.00.

Sulsyadi, Putusan Hakim untuk Hakim Akil Mochtar, diunduh pada http://www.detiknews.com, 12-6-2015).

Yunus Husein, Peningkatakan Tindak Pidana Korupsi dengan Penyembunyian Aset, www,PPATK.go.id, diunduh tanggal 18-5-2015).


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats