SINKRONISASI PENGATURAN JOINT VENTURE AGREEMENT DAN ANGGARAN DASAR DALAM PERUSAHAAN PATUNGAN

Remigius Jumalan

Sari


ABSTRAK
Anggaran dasar adalah dokumen konstitusi dasar bagi suatu perseroan terbatas, yang mengatur urusan manajemen dan administratif internal. Anggaran dasar mengatur berbagai hal yang mencakupi hampir semua penerapan ketentuan undang-undang perseroan terbatas bagi suatu perseroan terbatas. Sementara, penjanjian joint venture juga mengatur urusan manajemen dan operasional suatu perusahaan serta mengatur hal-hal yang mungkin menjadi persoalan di kemudian hari apabila tidak disepakati di awal. Dengan demikian, anggaran dasar dan perjanjian joint venture seharusnya dirancang sedemikian rupa guna menghindari adanya benturan antara kedua dokumen tersebut dan kedua dokumen tersebut hendaknya berlaku sebagai dokumen yang saling melengkapi bukanya bersaing antara yang satu dengan yang lain. Namun demikian, apabila terjadi perbedaan atau benturan antara ketentuan anggaran dasar dan perjanjian joint venture, maka yang berlaku adalah ketentuan anggaran dasar. Perjanjian joint venture adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kepentingan umum. Lebih dari itu, joint venture agreement mengatur urusan manajemen dan operasinal yang dalam banyak hal mencerminkan perilaku manajerial yang tidak adil semata-mata demi keuntungan pemegang saham pengendali. Di beberapa negara pelaksanaan perjanjian joint venture diawasi secara ketat oleh negara, serta diakui dan diatur dalam undang-undang, dan pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan hal yang sama.

Kata kunci: anggaran dasar, perjanjian joint venture, sinkronisasi hukum.

 

ABSTRACT
Statutes is a basic constitutional document for a limited liability company, which governs internal management and administrative affairs. It governs a wide range of issues which covers almost all applications of the company law for a limited liability company. While joint venture agreement also governs the management and operation affairs of a company and addresses the issues that might become discord in the future if not agreed in advance. Therefore, the joint venture agreement and statutes should be drafted in such a manner as to avoid inconsistencies between the two documents, and serving as complementary documents than competitive to one another. However, in case any provision of joint venture agreement is inconsistent or in conflict with any provision of the statutes, the provisions of the statutes shall prevail. A joint venture agreement is invalid and unenforceable if it is against the prevailing laws and public policy. Moreover, joint venture agreement governs the management and operation affairs which in many ways reflect the unfair managerial behaviour for sole benefit of the controlling shareholders. In some countries, the implementation of joint venture agreements is closely monitored by the state, and this agreement is acknowledged and governed under the prevailing laws and the Indonesian government should do the same.

Keywords: joint venture agreement, legal sincronized, statute.


Kata Kunci


anggaran dasar; perjanjian joint venture; sinkronisasi hukum

Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats