PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI DALAM PENERAPAN HUKUM SEWA BELI

Nia Kurniati

Sari


ABSTRAK
Pengadaan Rumah Negara bagi pegawai negeri berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Terdapat penggolongan status rumah-rumah negara, diantaranya terdapat rumah negara yang dapat dialihkan haknya kepada pegawai negeri. Dalam pengalihan hak atas rumah negara kepada pegawai negeri harus dijamin pula keberlangsungan haknya atas tanah. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, didasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait rumah negara. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian, (i) Perjanjian sewa beli merupakan alas hak pengalihan rumah negara golongan III kepada pegawai negeri; (ii) Pengalihan hak rumah negara ditandai dengan penerbitan surat tanda bukti hak milik atas rumah negara oleh pejabat yang berwenang dan pelepasan hak atas tanahnya oleh Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sebagai dasar penerbitan Sertifikat Tanah oleh Kantor Pertanahan.

Kata kunci: pengalihan hak, pegawai negeri, rumah negara, sewa beli.

 

ABSTRACT
Procurement of State Housing for civil servant functions as a means of residency or housing and medium for family development as well as to support the duty of officers and/or civil servants. There exists a classification of state housing status, among which are state housing whose rights can be transferred to civil servants. In the event of a transfer of state housing rights to civil servants, the sustainability of their rights over the land must also be guaranteed. The research method used in this study is normative juridical research, based on secondary data in the form of primary law materials and secondary law materials related to state housing. Data analysis is performed using qualitative juridical analysis method. Results of the study, (I) Rent-buy agreement is the base of group III state housing transfer rights to civil servants; (ii) Transfer of state housing rights is indicated by the publication of the letter of evidence of ownership rights over the state housing by authorized officer and the release of its land rights by Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (Director General of Creation and Works of the Ministry of Public Works) to serve as the base for the publication of its Land Certificate by the Land Office.

Keywords: rent-buy, state housing, state’s house, transfer of rights.


Kata Kunci


Pengalihan Rumah Negaran Sewa Beli

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku dan Jurnal :

Cindy Sandra Lumingkewas, Analisis Yuridis Pemaknaan Konsep Dalam Pasal 16 Undang-Undang Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Jurnal Arena Hukum Volume 9, Nomor 3, Desember 2016.

Dewi Hendrawati, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40 No.4, Oktober, 2011.

Didiek R. Mawardi, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 03, Juli, 2015.

M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.

Nia Kurniati, Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vo.1 No.1 Tahun 2014.

Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sunarto, Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif, Jurnal Masalah – Masalah Hukum, Jilid 45 No.4, Oktober 2016.

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta, 1980.

---------, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara;

Perpres No.11 Tahun 2008 Tata cara pengalihan hak Rumah Negara Golongan III;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




##submission.license.cc.by-nc4.footer##

 


This journal indexed on:

                                                                                                                               

    

 

Plagiarism Check by:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

 

 Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016




website statistics View My Stats