JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PRINSIP PROFESIONALITAS DOSEN DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Sudjana .

Abstract


ABSTRAK
Kajian ini membahas pentingnya Jaminan Perlindungan Hukum sebagai prinsip Profesionalitas dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkaitan dengan kedudukan dosen, perlindungan kreasi dan inovasi serta kompetensi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi (1) Perlindungan terhadap kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan UU tentang Kekayaan Intelektual; dan (3) Perlindungan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi tenaga pendidik (dosen) dan renumerasi kelebihan beban kerja. Jaminan Perlindungan Hukum tersebut dapat meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Kata kunci: dosen; ilmu pengetahuan dan teknologi; perlindungan hukum; prinsip profesionalitas.

 

ABSTRACT
This study discusses the importance of Legal Protection Guarantees as the principle of professionalism of lecturers in the Development of Science and Technology relating to the position of lecturers, protection of creations and innovations and competencies in the implementation of the Tridharma of Higher Education.The research method used is a normative juridical approach, the research phase is carried out through literature studies and data collection techniques are carried out through document studies. The results showed that guarantee legal protection as a principle of professionalism Lecturer in the Development of Science and Technology include (1) Protection of the position of the lecturers as professionals based on Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers; (2) Protection of the creations and innovations produced lecturers based on the Law on Intellectual Property; and (3) Protection of the necessary competence in accordance with the task in the implementation of the three responsibilities of Higher Education based on the provisions concerning the certification of teachers (lecturers). Legal Protection Guarantees can improve the performance of lecturers in question, thus encouraging the development of science and technology.
Keywords: lecturer; principles of professionalism; protection law; science and technology.

DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.12

 


Keywords


dosen; ilmu pengetahuan dan teknologi; perlindungan hukum; prinsip profesionalitas

Full Text:

PDF

References


B. Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008.

Dedi Supriadi, Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru, Adicita Karya Nusa, Yoyakarta, 1999.

Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

H.OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Beberapa Catatan dari Editor, Alumni, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi.

Online Etymology Dictionary: Information dikutip dalam https://id. ikipedia.org/ wiki/Prinsip. [Diakses 7 Juli 2018].

http://digilib.uinsby.ac.id/9585/4/Bab%202.pdf. [Diakses 3 Agustus 2018].

https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/.[Diakses 7 Agustus 2018].

http://developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html. [Diakses 8 Agustus 2016].

http:// sipma.ui.ac.id/ files/dokumen/U_DOSEN/ pedoman%20beban%2 0kerja%20dosen% 20&%20evaluasi%20 tridharma.pdf. [Diakses 8 Agustus 2018].

Kamus Bahasa Indonesia.

Muhammad Fathurrohman, Meretas Profesionalisme Guru dan Dosen Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) dalam https:// muhfathurrohman. wordpress.com/tag/undang-undang-guru-dan-dosen/.[Diakses 10 Agustus 2018].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Jurnal Bina Mulia Hukum telah terindeks pada:

                                                                                                                           

    

 

  Journal Accreditation:

Plagiarism Check:
Creative Commons License

JBMH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Mulia Hukum © 2016