Main Article Content

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menentukan penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) pada Desain Industri yang cepat berubah (fast moving) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO. Metode penelitian yuridis empiris, tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Hasil penelitan menunjukan bahwa penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) bagi kreasi-kreasi yang cepat berubah (fast moving) misalnya desain sepatu, dari segi hukum tidak memenuhi atau mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan karena desain-desain baru yang dihasilkan tersebut tidak didaftarkan sehingga peniruan oleh pihak lain yang beritikad buruk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan hukum Kekayaan Intelektual. Dari segi bisnis, stelsel konstitutif untuk obyek Desain Industri yang cepat berubah tidak efektif mengingat tuntutan bisnis tidak memungkinkan diproduksi lebih lama karena konsumen merasa bosan atau tidak tertarik lagi terhadap desain yang dianggap sudah out of date (ketinggalan jaman), sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelaku usaha apabila desain industri atas produk barang tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, perlu solusi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta keuntungan secara ekonomi bagi para pendesain tersebut yaitu dengan penggunaan stelsel deklaratif (pendaftaran tidak mutlak) pada perlindungan desain industri.
Kata kunci: desain Industri; fast moving; stelsel konstitutif.


Abstract
This study aims to determine the application stelsel constitutive (must register) on the industrial design that is rapidly changing (fast moving) by Act No. 31 of 2000 associated with the WTO TRIPs Agreement. The research method used is a empirical juridical approach, conducted research stage through the study of literature to examine the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data was collected through document study, conducted by examining the documents about the positive law. Further data analysis method is done through qualitative normative. Research results show that the application of stelsel constitutive (must register) for the creations of rapid change (fast moving), for example the design of the shoe, darisegi law does not meet or ignore the sense of justice and expediency for new designs obtained are not registered so the impersonation by the another bad faith can not be categorized as a violation of the law of intellectual property. From a business standpoint, stelsel constitutive for the objects of industrial design that quickly turned to be ineffective given the demands of the business does not allow manufactured longer for consumers to feel bored or not interested anymore to design considered out of date (outdated), which can cause economic loss for businesses if the industrial design of the products listed goods. Therefore, there needs to be a solution to satisfy the justice and expediency and economic benefits for the designer is to use declarative stelsel (registration is not absolute) on the protection of industrial design.
Keywords: Constitutive principle; fast moving; industrial design.

Keywords

desain Industri fast moving stelsel konstitutif

Article Details

References

  1. Buku
  2. Adrieansyah, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Alumni, Bandung: 2013.
  3. Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Adytia Bakti, Bandung : 2011.
  4. Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010.
  5. Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Alumni, Bandung: 2012.
  6. Endang Purwaningsih, Perkembangan hukum Intellectual Property Rights : Kajian hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Bogor : 2015.
  7. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta: 2008.
  8. Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta: 2004.
  9. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung: 2006.
  10. Suyud Margono, Hak Milik Industri, Pengaturan dan Paraktik di Indonesia, Graha Indonesia, Jakarta: 2011.
  11. SudjanaPenerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri yang Cepat Berubah (Fast Moving): 122
  12. Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010.
  13. Utrecht/ Moh Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: tanpa tahun.
  14. Jurnal
  15. Agitya Kresna Adiyan, “Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
  16. Muchtar A Hamid Labetubun, “Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlaping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011.
  17. Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
  18. Peraturan Perundang-undangan
  19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
  20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
  21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
  22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desin Tata Letak Sirkuit Terpadu
  23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.
  24. Paris Convention for the Protection of Industrial Property on March 20, 1883.
  25. The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs.
  26. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Indsutrial Design.
  27. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in counterfeit Goods (TRIPs), 1994.
  28. Registered Design Act 1949 (Jepang).