Main Article Content

Abstract

Abstrak
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang saat ini dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat peredaran gelap narkotika yang memiliki struktur, perencanaan serta dilakukan secara terselubung sehingga sulit dalam pembuktiannya. Salah satu langkah efektif untuk mengungkap sindikat peredaran gelap narkotika yaitu menggunakan pelaku yang terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan sejak penyidikan hingga pembuktian di persidangan. Tulisan ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 920K/Pid.Sus/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) merujuk pada ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 920K/Pid.Sus/2013 dalam menetapkan terdakwa tindak pidana narkotika sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SEMA tersebut. Dari hasil penelitian disarankan agar hakim dapat memberikan penghargaan (reward) berupa pengurangan hukuman yang signifikan atas peranan yang telah diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.
Kata kunci: hakim; pertimbangan; saksi pelaku yang bekerjasama; terdakwa.


Abstract
Narcotics criminal offense is an extraordinary crime that is currently done by a syndicate of organized illicit traffic of Narcotics has a structure, as well as the planning done covertly so hard in his demonstration. One of the effective measures to uncover the illicit traffic of narcotics syndicate that uses the actors involved in the syndicate to provide information from the investigation to proof at trial. This paper discusses the basic consideration of judges in Supreme Court Decision No. 920K/ Pid.Sus/2013. The method used is a normative legal research that analyzed qualitatively. The research concludes that the basic consideration of the judge in determining the defendant as a witness who cooperated (Justice collaborator) refers to the provisions of Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2011 on the treatment for the reporting crime (Whistleblower) and a witness who cooperated (Justice collaborator) in the case of certain crimes. Consideration of judges in the Supreme Court ruling No. 920K/Pid.Sus/2013 the defendant establishes the crime of Narcotics as a witness who cooperated (Justice collaborator) complies with the requirements set forth in the Circular of the Supreme Court. From the research results suggested that the judge can give a reward form a significant reduction of sentence on the role that has been given by a witness who cooperated in uncovering criminal acts.
Keywords: Judge; justice collaborator; justice consideration.

Keywords

hakim pertimbangan saksi pelaku yang bekerjasama terdakwa

Article Details

References

  1. Buku
  2. Agustinus Pohan (et al), Hukum Pidana dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
  3. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
  4. A.R Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
  5. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Analisis Data Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2010-2014, Jakarta: 2015.
  6. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
  7. Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Penaku, 2012.
  8. Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penaggulangan Organized Crime, Bandung : Alumni, 2015.
  9. ______________, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2012.
  10. Marjono Reksodiputro, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013
  11. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013.
  12. Peraturan Perundang-Undangan.
  13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
  14. Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC). (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006
  15. Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
  16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
  17. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
  18. Peraturan Bersama Penegak Hukum (Menkumham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK RI dan LPSK RI) Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.
  19. Jurnal
  20. Hariman Satria, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator; Quo Vadis Justice Collaborator”, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016.
  21. Haryono Sanadi, “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN. Pml, tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotka”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 1 Januari 2010.
  22. Muntaha, “Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.
  23. Supriyadi Widodo Eddyono, “Melihat Prospek Perlindungan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia”, Jurnal LPSK, Nomor 1 Tahun 2012.
  24. ______________________, “Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia; Perbandingan di Amerika dan Eropa”, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2011.