Main Article Content

Abstract

Abstrak
Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan ingin menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis. Dalam rangka liberalisasi khusus di bidang penanaman modal atau investasi negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persetujuan ACIA bermaksud untuk melakukan liberalisasi secara progresif terhadap tata aturan investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka serta peningkatan transparansi dan prediktabilitas aturan-aturan, peraturan-peraturan dan prosedur penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan penanaman modal di Negara-negara Anggota ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bagi Indonesia dengan adanya Pertujuan ini tentunya memberikan tantangan sekaligus kesempatan untuk memanfaatkan Persetujuan ini dengan baik serta mengharmonisasikan pengaturan penanaman modal asing Indonesia dengan persetujuan ACIA tersebut
Kata kunci: liberalisasi; masyarakat ekonomi ASEAN; persetujuan penanaman modal.


Abstract
ASEAN Economic Community is intended to create a single market and production base that is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated. In the framework of liberalization specialized in the field of investment or it is this investment where ASEAN member countries have agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) that has been signed in Cha-Am (Thailand) on February 26, 2009. This research used normative juridical research conducted by examining the library materials or secondary data using analysis techniques on qualitative data. From the research it can be concluded that the consent of the ACIA intends to progressively liberalize the investment rules governing the Member Countries of ASEAN to achieve a free, open investment climate as well as to increase the transparency and predictability of conducive rules, regulations and procedures in investment to increase investment in ASEAN Member countries in the framework of the ASEAN Economic Community. For Indonesia with the Agreement it certainly provide a challenge and an opportunity to take advantage of this Agreement, as well as harmonizing the regulation of Indonesian foreign investment with the Agreement of the ACIA.
Keywords: ACIA; ASEAN economic community; liberalization.

Keywords

liberalisasi masyarakat ekonomi ASEAN persetujuan penanaman modal

Article Details

How to Cite
Delfiyanti, D. (2017). PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN (ACIA) DALAM RANGKA LIBERALISASI PENANAMAN MODAL PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. Jurnal Bina Mulia Hukum, 1(2), 177-188. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.7

References

  1. Buku
  2. An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberaisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, PT. Alumni, Bandung: 2011.
  3. Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint), Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009.
  4. CFG Soenaryati Hartono, Pengantar Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,: Alumni, Bandung: 2006.
  5. Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, PT. Ghalia Indonesia, Bogor: 2006.
  6. M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, Third Edition, United Kingdom: 2010.
  7. Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
  8. Rahmat Dwi Saputra, “Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam: Sjamsul Arifin (eds.), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
  9. Rizal A. Djaafara dan Aida S Budiman, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, dalam: Sjamsul Arifin (eds.), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, 2008, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2008.
  10. Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009.
  11. Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 1 Ed., Oxford University Press, New York: 2008.
  12. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, jakarta : 2008.
  13. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
  14. Jurnal
  15. Bishwanath Goldar and EtsuroIshigami, “Foreign Direct Investment in Asia”, Economic and Political Weekly, Vol. 34, No.22, 1999.
  16. Eric Stein, “International Integaration and Democracy: No Love at Fisrt Sight”, American Journal of International Law, Vol. 95, No. 3, 2001.
  17. Jagdish Sachdev, “Foreign Investment Policies of Devloping Host Nations and Multinationals: Interaction and Accomodation”, Management International Review, Vol. 18, No. 2, 1978.
  18. Priskila Pratita Penasthika, “The Issues on Personal Status of Investor in the ASEAN Compehensive Investment Agreement From the Perspective of Private International Law”, Indonesia Law Journal, Volume 6, 2013.
  19. Te Velde, Dirk Willem and Bezemer, “Regional Integration anf Foreign Direct Investment in Developing Countries”, Transnational Corporations, Vol.15, 2006.
  20. Peraturan Perundang-undangan
  21. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal