ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009

Main Article Content

Yani Pujiwati
Betty Rubiati

Abstract

ABSTRAK


Saat ini pembangunan perumahan sangat pesat dilaksanakan karena kebutuhan rumah yang semakin meningkat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tanah yang dipergunakan seringkali berupa lahan pertanian beriirigasi sehingga merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan alih fungsi lahan pertanian bagi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu  mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang perumahan, agraria serta ketentuan hukum yang berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian pangan. Penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diantaranya adalah konsolidasi tanah dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diperkenankan apabila untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Salah satu kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan status sewa.


Kata kunci: alih fungsi, lahan pertanian, masyarakat berpenghasilan rendah.


 


ABSTRACT


Currently housing development rapidly implemented because of the needs of an ever increasing home particularly for low income communities (MBR). Land use is often in the form of agricultural land irrigation so it is a sustainable food agricultural land which can not  function becomes non farmland. The purpose of the research was to analyse the provision of land for housing development, especially for low income communities (MBR) and control of the functions of agricultural land for the construction of housing for people on low incomes (MBR). This research uses the juridical normative approach, i.e.secondary data review legalmaterialsin the form ofprimary, secondary and tertiary. Descriptive research analytical specifications, namely in the form of representations, studies, and analyst legal provisions applicable in the field of housing, agrarian law, and the provisions relating to the protection of agricultural land food. The provision of land for the construction of housing for people on low incomes (MBR) among them are the consolidation of land and the efficient use of State land the former wastelands. Control of the functions of agricultural land sustainable food allowed, When to procure land for the public interest. One of the development activities for the benefit of the public, is the construction of houses for people on low incomes (MBR) with the status of the lease.


Keywords: instead of a function, farmland, low-income communities.

Article Details

How to Cite
Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2017). ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(1), 19-30. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/155
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>