PERALIHAN HAK MILIK MENJADI HAK PAKAI ATAS SARUSUN DI ATAS TANAH HGB KEPADA ORANG ASING DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 103 TAHUN 2015/ KEPALA BPN NO. 29 TAHUN 2016

Main Article Content

Farah Herliani
Ida Nurlinda
Betty Rubiati

Abstract

ABSTRAK


Seiring peningkatan jumlah Orang Asing di Indonesia, akibat dari globalisasi ekonomi yang terus berkembang. Tidak sedikit dari Orang Asing menjadikan satuan rumah susun sebagai kebutuhan mereka untuk hunian. Pemerintah menerbitkan Permen ATR/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016, yang mengatur peralihan status Hak Milik Atas Sarusun (HMASRS) menjadi Hak Pakai Atas Sarusun (HPASRS) di atas tanah HGB kepada Orang Asing, akan tetapi sampai sekarang baik dalam kegiatan ke PPAT an maupun pada Kantor Pertanahan khususnya di Kota Bandung belum terlaksana. Metode yang digunakan yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan wawancara dengan nara sumber untuk memperolehdata primer. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Status tanah HGB sebagai tanah bersama pada Sarusun yang dimiliki Orang Asing, apabila telah terjadi peralihan HMASRS menjadi HPASRS tidak mengalami perubahan status hak atas tanah, sehingga Permen tersebut dianggap bertentangan dengan asas nasionalitas dalam UUPA juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Diterbitkannya HPASRS dianggap telah memberikan kepastian hukum bagi Orang Asing, meskipun sarusun tersebut dibangun di atas tanah HGB. Sehingga nama sertifikat (HPASRS) itu tidak bergantung pada status hak atas tanah yang di atasnya berdiri rumah susun. Namun yang terjadi saat ini peralihan hak menjadi HPASRS belum dapat terlaksana dengan baik sehingga hal tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi Orang Asing dalam hal kepemilikan sarusun sebagai hunian.


kata kunci: HMASRS; HPASRS; sarusun; orang asing.


 


ABSTRACT


As an increasing number of foreigners in Indonesia, a result of growing economic globalization. Not a few of the stranger renders the unit rises as their needs for shelter. The Government published the ATR Ministerial Regulation/Head of BPN No. 29 of 2016, which regulates the transition status of property rights of Apartement (HMASRS) became a used rights of Apartement (HPASRS) above HGB land of foreigners, but until now both in activities to PPAT and in the Office of land especially in the city of Bandung has yet to be implemented. Juridical normative methods used and presented in a descriptive analytical. Research data collected through secondary data libraries study and interviews with resource person for obtaining primary data. Further analyzed using qualitative methods of juridical analysis. The status of the HGB land as ground together at Apartement owned by a foreigner, if the transition has occurred HMASRS be HPASRS does not change the status of land rights, so that the ATR Ministerial Regulation is considered contrary to the principle of nationality in UUPA also with legislation in force before. Publication of HPASRS are assumed to provide legal certainty for foreigners, although sarusun was built above the ground so that the certificate name HGB. (HPASRS) it does not depend on the status of land rights upon which stands the high-rise. But that happens when this transition right into HPASRS has yet to be done properly so that it gives rise to the lack of legal certainty for foreigners in terms of ownership apartement as dwelling.


Keywords: HMASRS; HPASRS; apartement; foreigners.

Article Details

How to Cite
Herliani, F., Nurlinda, I., & Rubiati, B. (2018). PERALIHAN HAK MILIK MENJADI HAK PAKAI ATAS SARUSUN DI ATAS TANAH HGB KEPADA ORANG ASING DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 103 TAHUN 2015/ KEPALA BPN NO. 29 TAHUN 2016. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2(1), 69-83. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/188
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>