HAK PRIORITAS DALAM PEROLEHAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG HABIS JANGKA WAKTUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998

Main Article Content

Rachseria Isneni Hakim
Yani Pujiwati
Betty Rubiati

Abstract

ABSTAK


Hak prioritas untuk memperoleh kembali dari tanah hak guna bangunan yang sudah habis jangka waktunya menjadi tanah hak milik untuk rumah tinggal yang dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia karena hak milik merupakan hak yang terpenuh dan terkuat. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran dalam penentuan hak prioritas atas hak guna bangunan yang habis jangka waktunya dan untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan yang habis jangka waktunya yang ditolak untuk mendapatkan hak prioritas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998.  Penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 merupakan dasar hukum pemberian hak (prioritas) untuk lebih diutamakan dalam memperoleh kembali tanah hak guna bangunan yang belum habis dan/ atau telah habis jangka waktunya, Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemohon hak prioritas yang ditolak karena akan memperoleh tanah hak milik melebihi dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yaitu mengajukan permohonan hak guna bangunan di atas tanah Negara untuk memperoleh kembali tanah hak guna bangunan yang telah habis jangka waktunya, lalu mengajukan permohonan untuk pemecahan bidang tanah sehingga menjadi 2 (dua) bidang tanah hak guna bangunan yang sama besarnya dan kemudian melakukan peningkatan hak menjadi hak milik untuk rumah tinggal atas 1 (satu) bidang tanah hak guna bangunan, sedangkan 1 (satu) bidang tanah hak guna bangunan lainnya tetap berstatus tanah hak guna bangunan di atas tanah Negara.


Kata kunci: hak prioritas; hak guna bangunan; hak milik.


 


ABSTRACT


The priority right in order to get back from the building right’s land that out of date become the property right’s land for dwelling house that owned by Indonesian citizen because the property right is the most fulfilled and the strongest right. The purpose of this research is to get an overview of the priority right in order to get back from the building right’s land that out of date and to gain an understanding of the legal protection of the owner of the building right’s land that out of date who are denied to get the priority right in view of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 and Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998. This research through a normative juridical data collection techniques conducted by library studies and interviews conducted at the Land Office Tangerang City. Based on the analysis result, it can be concluded that the provisions based on Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 is the legal basis for granting the right (priority) to take precedence in recovering the unused and / or expired. The legal protection granted to the applicant of the priority right that is denied because it will acquire the property right’s land exceeds 5.000 m2 (five thousand square meters) that is applying for the building right’s state land to get back the building right’s land that out of date, then applying for the split of the land so that it becomes 2 (two) plots of land which are the same magnitude and then increase the right to become the property right’s land for dwelling house of 1 (one) plot of the building right’s land. Whereas 1 (one) plot of the other building right’s land still has the status of the building right’s state.


Keywords: building right`s; priority right, property right.

Article Details

How to Cite
Isneni Hakim, R., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2018). HAK PRIORITAS DALAM PEROLEHAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG HABIS JANGKA WAKTUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2(1), 114-128. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/192
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>