TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERKAITAN DENGAN DIBATALKAN AKTA JUAL BELI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Main Article Content

Yovita Christian Assikin
Lastuti Abubakar
Nanda Anisa Lubis

Abstract

ABSTRAK


Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, salah satunya adalah Akta Jual Beli (AJB). AJB sebagaimana akta otentik, diwajibkan untuk memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012. Ketika pembuatan AJB tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Akta tersebut menjadi cacat hukum, sehingga harus dibatalakan/batal demi hukum. Dengan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa akibat hukum dari AJB yang mengandung cacat hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum, sehingga AJB dan seluruh perbuatan yang terkait dengan AJB tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan hokum apapun. Tanggung jawab PPAT yang terbukti lalai dan melakukan kesalahan dalam pembuatan akta jual beli berupa tanggung jawab secara hukum dan moral.


Kata Kunci: akibat hukum; akta jual beli; tanggung jawab.


 


ABSTRACT


A Land Titles Registrar (PPAT) is a public officials whose duty is to make an authentic deeds as proves that a legal action on land or flats right has been done, which one of them is Deed of Sale and Purchase (AJB). AJB, as an authentic deed, has to comply the procedures regulated in law provisions concerned. As the making of a AJB does not comply the procedures and provisions regulated in law provisions, the deed will have law defect(s) and can be nullified or will be nullified by law. The law consequence of AJB containing legal defects and violating the lawas and regulations are null and void and considered never be made/exist so all of the actions related to the AJB is also nulled by law, another law consequence which can occur from AJB nullification of containing law defects is the actual losses of the parties in the AJB, third parties, and PPAT who made the deed. The responsibility of PPAT who is proven negligent and made a mistake in making AJB deed resulting in the AJB becoming defective and null and void by the law is law and moral responsibility.


Keywords: deed of sale and purchase; law consequence; responsibilities.

Article Details

How to Cite
Christian Assikin, Y., Abubakar, L., & Anisa Lubis, N. (2019). TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERKAITAN DENGAN DIBATALKAN AKTA JUAL BELI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(1), 80-97. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/211
Section
Articles

References

Buku
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika Jakarta: 2009.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djembatan, Jakarta: 2003.
Effendi Peranginangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 1986.
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta: 1980.
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandasrkan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.
Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta: 2006.
Sudikono Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Edisi ke-7. Cet.1, Liberty, Yogyakarta: 2006.
Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016.

Jurnal
Rai Mantili dan Anita Afriana, “ Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001), Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 5 No. 1, Januari-Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan
Amandemen Undang-Undang Dasar R.I. 1945, Tahun2002.
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria R.I./Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Undang-Undang Dasar R.I., Tahun 1945 dalam naskah asli.
Undang-Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.