PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PIUTANG ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Main Article Content

Garin Tirana
Lastuti Abubakar
Tri Handayani

Abstract

ABSTRAK
Salah satu jenis kredit bank adalah kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan dalam skala besar, karena pemberian kredit tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Dalam praktek terkadang terjadi kredit bermasalah. Salah satu cara penyelesaiannya dengan pengalihan piutang melalui cessie, diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata berakibat hukum beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan piutang, terkadang tidak diikuti pengalihan pemegang hak tanggungan melalui peralihan hak atas jaminan di BPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Fireworks Ventures Limited adalah pemegang piutang PT Geria Wijaya Prestige setelah membeli piutang tersebut dari PT Millenium Atlantic Securities, yang membelinya dari BPPN. Persoalannya, meski seluruh dokumen kredit sudah diterima Fireworks Ventures Limited, namun dokumen jaminan kredit berupa SHGB PT GWP dikuasai pihak lain. Penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Semua proses pengalihan piutang tersebut sah dengan dipenuhinya syarat cessie dalam Pasal 613 KUHPerdata. Maka seluruh hak tagih PT GWP beralih dari PT MAS kepada Firework Venture Limited termasuk jaminan Hak Tanggungan yang melekat pada piutang tersebut. Walaupun 3 (tiga) SHGB atas jaminan tersebut dipegang oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi Fireworks Venture Limited selaku cessionaris dilakukan dengan mengajukan gugatan PMH terhadap pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri setempat, karena telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.
Kata kunci: kredit sindikasi; jaminan hak tannggungan; pengalihan piutang.


ABSTRACT
One of many credit facilities provided by a bank as intermediary institution is a syndicated loan, it is an alternative for a huge-scale funding, since no bank can give a credit exceeding the Credit Appropriation Maximum Limit as regulated under the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 32/POJK.03/2018 Concerning the Credit Appropriation Maximum Limit and Large Funding Appropriation for Public Bank. Sometimes bad debts occur. One of the ways to solve it is to transfer the account receivables through cessie. As regulated under Article 613 of the Civil Code, cessie create a legal implication where all rights and obligations of the prior creditor is transferred onto the new creditor. Sometimes, this transfer of account receivables is not followed by the transfer of the encumbrance through process of the transfer of the security at the National Land Agency, as regulated under Article 16 of the Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage. Fireworks Ventures Limited is currently the holder of the account receivables or the right to collect debts (cessie) owed by PT Geria Wijaya Prestige, the Fireworks Ventures Limited bought the account receivables from PT Millenium Atlantic Securities, whereas MAS was also bought it from the Indonesian Bank Restructuring Agency. The problem rised when Firework Ventures Limited has not received credit security document in the form of the Certificate of the Right to Use Building of PT GWP, despite the fact that all asset credit documents (asset transfer kit) have been handed over, the certificate is in other party’s hand. The method use in this research is descriptive-analytic with normative method of approach. This research stage uses literary study with secondary data and field study using primary data. All of the mentioned process of the transfer of account receivables/right to collect debts are valid specifically done through cessie mechanism as provided in the Article 613, Book II of the Civil Code. All of the right to collect
account receivables owed by PT GWP has been transferred from PT MAS into Firework Ventures Limited including the the security. Despite of the fact that there are 3 Certificates of the Right to Use Building which are still on the possession of CCB. The legal protection possibly given to Fireworks Ventures Limited as cessionaris is to have it submit a claim of act against the law or tort versus CCB and Danamon Bank (previously known as PDFCI) as regulated under Article 1365 of the Civil Code to the local District Court.
Keywords: syndicated loan; mortgage; account receivables transfer.

Article Details

How to Cite
Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PIUTANG ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2(2), 267-285. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/213
Section
Articles

References

Buku
Adrian Sutedi, Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi, Bandung: Alfabeta, 2012.
Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Pendaftaran, Perikatan dan Eksekusi), Bandung: Mandar Maju, 2015.
Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bisang Kenotariatan (buku kesatu), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan (buku kedua), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bisang Kenotariatan (buku kesatu), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: Rafika Aditama), 2004.
Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
Rico Simanjuntak, Hukum Kontrak Teknik perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2000.
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Jurnal
Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia, De Lega Lata, Universitas Muhammadiyah sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni, Tahun 2017, diperoleh dari http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157, diakses tanggal 29 April 2019, pukul 10.00.
Renniwaty Siringoringo, Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016), Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol 1, (2), 2017, 135-144 e-2579-9401, p-2579-9312, Batam Kepulauan Riau: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Putera Batam, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.