KEBERADAAN SAHAM TERLANTAR MILIK PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG BERIMPLIKASI PADA PELAKSANAAN GO PRIVATE DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBUKA

Main Article Content

Dimas Andhika Anindhita
R Kartikasari
Anita Afriana

Abstract

ABSTRAK
Dalam praktik terdapat saham-saham milik pemegang saham publik yang tidak lagi dapat ditemukan keberadaan pemegang sahamnya, hal ini terjadi karena pemegang saham tersebut sudah meninggal dan tidak dilakukan proses waris atas sahamnya, pemegang saham telah berpindah alamat dan tidak melapor kepada Perseroan dan lain sebagainya, terhadap saham-saham ini disebut sebagai saham terlantar. Hingga saat ini belum ada peraturan yang memberikan istilah atas saham-saham dengan kondisi tersebut. Tujuan Penelitian ini mengetahui implikasi yang ditimbulkan atas keberadaan Saham Terlantar pada Perseroan Terbuka dalam proses go private serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbuka agar proses go private dapat terlaksana. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa implikasi dari keberadaan saham terlantar terlebih dalam jumlah yang cukup besar berpotensi untuk menimbulkan kendala dalam proses go private suatu Perseroan Terbuka, khususnya pada tahap persetujuan rencana go private oleh RUPS Independen dalam kaitannya dengan pemenuhan terhadap kuorum kehadiran dan persetujuan pemegang saham independen dan pada tahap penawaran tender (tender offer) dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan terhadap persyaratan jumlah pemegang saham untuk dapat dinyatakan efektif menjadi perseroan tertutup, upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbuka atas permasalahan ini adalah dengan mengajukan permohonan kebijakan penetapan kuorum kehadiran RUPS Independen dan kebijakan penetapan jumlah pemegang saham untuk dapat dinyatakan efektif go private kepada OJK. Oleh karena itu demi kepastian hukum maka Pemerintah sebaiknya membuat suatu peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai proses go private di Indonesia.
Kata kunci: go private; perseroan terbuka; saham terlantar.


ABSTRACT
In practice there are shares owned by public shareholders whose shareholders can no longer be found, this happens because the shareholders have died and no inheritance process has been carried out on their shares, shareholders have changed addresses and have not reported to the Company and so on, these shares are referred to as abandoned shares. Until now there has been no regulation that gives the term for shares with these conditions. The purpose of this research is to find out the implications of the existence of abandoned shares in a Public Company in the process of going private and efforts that can be made by a Public Company so that the process of going private can be carried out. With the normative juridical method it is concluded that the implications of the existence of abandoned shares especially in large numbers have the potential to cause obstacles in the process of going private a public company, especially at the stage of going private plan approval by the Independent GMS in relation to the fulfillment of the quorum of attendance and independent shareholder approval and at the tender offer stage in relation to efforts to meet the requirements for the number of shareholders to be declared effective as a closed company, efforts that can be made by the Public Company for this problem are by submitting a request for a policy to determine the quorum of the presence of the Independent GMS and the policy to determine the number of shareholders to be declared effective going private to OJK. Therefore, for the sake of legal certainty, the Government should make a regulation that specifically regulates the process of going private in Indonesia.
Keywords: go private; public company; abandoned shares.

Article Details

How to Cite
Andhika Anindhita, D., Kartikasari, R., & Afriana, A. (2020). KEBERADAAN SAHAM TERLANTAR MILIK PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG BERIMPLIKASI PADA PELAKSANAAN GO PRIVATE DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBUKA. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 189-202. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/220
Section
Articles

References

Buku
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Seventh Edition, West Group Minn, St. Paul: 1999.
Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, Go Public dan Go Private di Indonesia (Seri Pengetahuan Pasar Modal), Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009.
I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Megapoin, Jakarta: 2006.
Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
Saleh Basir dan Hendy M. Fakhrudin, Aksi Korporasi (Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi), Salemba Empat, Jakarta: 2005.

Jurnal
Condro Hadi Purnomo, “Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme Go Private”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume 4, 2016.
Herlien Budiono, “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012.
Meiza Navirinurani (et.al), “Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia”, Acta Diurnal, Vol. 2 No. 1, Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Most read articles by the same author(s)