HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN UNTUK PERTOKOAN DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Main Article Content

Sausan Yodiniya
Yani Pujiwati
Betty Rubiati

Abstract

ABSTRAK
Pemilik Satuan Rumah Susun seringkali dirugikan karena tidak diberitahu mengenai status tanah rumah susun yang mereka miliki yaitu Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (BOT). Seperti permasalahan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dialami oleh pemilik satuan rumah susun untuk pertokoan ITC Mangga Dua yaitu tanah rumah susun yang mereka miliki berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemda DKI Jakarta yang disertai dengan Perjanjian Bangun Guna Serah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum hak milik satuan rumah susun serta mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik satuan rumah susun untuk meminta ganti kerugian kepada pengembang rumah susun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara untuk memperoleh data primer, yang dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Diperoleh hasil bahwa kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, yaitu pada saat melakukan pemasaran calon pemilik satuan rumah susun harus memiliki kepastian atas tanah rumah susun yang akan di bangun. Tindakan Hukum pemilik satuan rumah susun yang merasa haknya dilanggar dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pengembang Rumah Susun dan menyelesaikan sengketa di dalam atau di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Kata kunci: bangun guna serah; hak guna bangunan; hak pengelolaan; rumah susun.


ABSTRACT
Owners of Strata Title of Flats are often at a disadvantage because they are not notified of the status of the land of the Strata Title of Flats they own, namely the Right to Build Above Right to manage through Build Operate and Transfer Agreemet (BOT). Such as the problem of ownership rights over the Strata Title of Flats experienced by the owner of the Strata Title of Flats for ITC Mangga Dua Shopping Complex, namely the land of the flats they have standing on the land of Right to Build over the Right to manage in the Regional Government of DKI Jakarta accompanied by Build Operate and Transfer Agreement. The purpose of this study is to determine the legal certainty of ownership of Strata Title of Flats as well as find out legal actions that can be done by owners of Strata Title of Flats to ask for compensation by Strata Title of Flats developers. This study uses a juridical-normative approach, which examines secondary data by conducting a literature study. The research phase was carried out through library research and field research. Data collection techniques used are interview and study document to obtain primary data, which is used to obtain secondary data. This research is descriptive-analytical with data analyzed qualitatively.Through this research, legal certainty can be obtained based on Law No. 20 of 2011 concerning Strata Title of Flats that is , when conducting marketing prospective apartment owners must have legal certainty that the land of flats to be built. As well as Legal Actions from owners of flats whose rights have been violated, can prove Unlawful Acts carried out by the Strata Title of Flats Developer and resolve disputes in or outside the court in accordance with Law Number 20 Year 2011 Regarding Strata Title of Flats.
Keywords: build operate and transfer agreement; right to build; right to manage; strata title.

Article Details

How to Cite
Yodiniya, S., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2020). HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN UNTUK PERTOKOAN DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 241-256. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/223
Section
Articles

References

Buku
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.
Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta: 2012.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta: 2003.
Budi Susanto, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Dengan Model BOT, Genta Press, Jakarta: 2008.
Erwin Kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti. Cet2, Minerva Athena Pressindo, Jakarta: 2009.
Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Gramedia, Jakarta: 2004.
Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
Irawan Soerodjo, Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, Cet:2, LaksBang Mediatama, Yogyakarta: 2014.
Maria Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: 1989.
Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III, HUkum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung: 2006.
Priyatna Adurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta: 2002.
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2004.
Sentosa Sembiring, Himpunan Lengkap Peraturan Perundang- Undangan Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum,Nuansa Aulia, Bandung: 2006.
Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Yogyakarta: 2009.

Jurnal
Yusuf Saepul Zamil, “Perlindungan Hukum Pembeli Apartement atau Rumah Susun di atas Tanah Hak Pengelolaan”, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya Volume 10 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang: 2017.

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>