PENYAMPAIAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Main Article Content

Dwina Natania
Lastuti Abubakar
Nanda A. Lubis

Abstract

ABSTRAK
Pembebanan hak tanggungan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pemberian hak tanggungan yang dilakukan dengan pembuatan APHT dan tahap pendaftaran hak tanggungan ke kantor pertanahan. UUHT, PP Pendaftaran Tanah, dan PP Peraturan Jabatan PPAT mengatur bahwa PPAT wajib untuk mendaftarkan hak tanggungan dengan cara menyampaikan asli lembar kedua APHT dan warkah pendukungnya kepada kantor pertanahan dalam bentuk fisik, yang kemudian diatur lain melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang HT-el yang mengatur bahwa pendaftaran hak tanggungan dilakukan secara elektronik sehingga penyampaian dokumen APHT dan warkah pendukung akta dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem HT-el. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji akibat hukum dan tanggung jawab PPAT terkait penyampaian APHT secara elektronik. Penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyampaian APHT yang tidak lagi dilakukan secara fisik kepada kantor pertanahan membawa akibat hukum bagi PPAT yaitu PPAT diberi kewajiban baru untuk menyimpan asli lembar kedua APHT sebagai warkah sehingga PPAT bertanggungjawab atas keberadaan dan keutuhan seluruh asli APHT yang disimpan padanya. Disamping itu, penyampaian APHT secara elektronik membatasi tugas PPAT yang semula bertugas dalam seluruh rangkaian proses pendaftaran hak tanggungan menjadi terhenti di tahap penyampaian dokumen ke dalam sistem HT-el. Selama PPAT menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan, PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak (atau para pihak) yang timbul dari penerbitan sertipikat HT-el yang berasal dari dokumen palsu..
Kata kunci: hak tanggungan elektronik; penyampaian akta ppat; pertanggungjawaban ppat.


ABSTRACT
The imposition of mortgage is carried out in 2 (two) stages, namely the granting which are done by making APHT and the registration to the land office. The regulations stipulate that the PPAT is required to register the mortgage by submitting the original second sheet of APHT and its supporting mark to the land office in physical form, which is then regulated through Peraturan Menteri ATR / KBPN Number 5 of 2020 About HT-el which regulates that registration of mortgage is carried out electronically through the HT-el system. The author intends to examine the legal consequences and responsibilities of PPAT related to the submission of APHT electronically. This research conducted in a normative juridical manner, with literature study and interview data collection techniques. Based on the results of the study, the submission of APHT electronically brings legal consequences for PPAT. PPAT is given a new obligation to keep the original second sheet of APHT as a wark so PPAT is responsible for the existence of all the original APHT stored on them. The submission of the APHT electronically also limits PPAT's tasks that were originally assigned to the entire series of registration processes for mortgage to a halt at the stage of document submission into the HT-el system. As long as PPAT carries out its position by statutory provisions, PPAT cannot be held liable for losses suffered by party(ies) arising from the issuance of HT-el certificates originating from fraudulent documents.
Keywords: electronic mortgage rights; ppat accountability; submission of apht.

Article Details

How to Cite
Natania, D., Abubakar, L., & A. Lubis, N. (2020). PENYAMPAIAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 273-291. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/227
Section
Articles

References

Buku
Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Andi, Yogyakarta: 2015.
Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung: 2014.
Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jilid II, Indhill Co, Jakarta: 2005.
Hartono Hadisoeprapto, Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta: 1984.
Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.
Satrio, J., Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres, Jakarta: 2003.
Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1993.

Jurnal
Denico Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya”, Negara Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2011.
Lastuti Abubakar, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)”, Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 12, Nomor 1, 2015.
Mariam Darus Badrulzaman, “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
Purna Noor Aditama, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlilndungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, Lex Renaissance, Volume 3, Nomor 1, 2018.
Triyono, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum”, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 17, No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Most read articles by the same author(s)