PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL

Main Article Content

Deviana Yuanitasari
Hazar Kusmayanti

Abstract

ABSTRAK
Sebagai perjanjian pendahuluan, MoU dibuat sebagai perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak. Isi dari MoU mengenai hal-hal yang pokok saja, maksudnya substansi MoU itu nantinya akan menjadi substansi kontrak yang dibuat secara lengkap dan detail oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai praktik penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual di Indonesia dibandingkan dengan negara yang menganut sistem hukum Common Law, pertanggungjawaban pihak yang memiliki itikad tidak baik pada tahap pra kontraktual dalam Memorandum of Understanding, ditinjau dari Buku III KUH Perdata dan Prinsip Hukum UNIDROIT. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama Praktik Penerapan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontaktual di Indonesia Dibandingkan dengan Negara yang Menganut Sistem Hukum Common Law adalah bahwa asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang bersifat universal. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law, mengatur juga keberadaan asas itikad baik dalam hukum perjanjiannya. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. kedua Pertanggungjawaban Pihak yang Memiliki Itikad Tidak Baik pada Tahap Prakontraktual dalam Memorandum of Understanding Ditinjau dari Buku III KUHPerdata dan Prinsip Hukum UNIDROIT adalah apabila salah satu pihak dianggap bertikad tidak baik misalnya membatalkan MoU, padahal pihak yang dirugikan tersebut sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan biaya besar dalam rangka melaksanakan MoU, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang dirasa telah merugikannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.
Kata kunci: asas itikad baik; hukum perjanjian; MOU.


ABSTRACT
The MoU is an initial agreement as a result of negotiations made in written form. The MoU only outlines fundamental matters, meaning that the substance of the MoU will later be the substance of the contract made comprehensively and in detail by the parties. This study aims to comprehensively examine the practice of applying a principle of good faith in the pre-contractual stage. Furthermore, this study investigates the liability for parties who entered into a pre-contractual stage with bad faith in the formulation of an MoU. This study results in the following, firstly, a practice of applying a good faith principle in the pre-contractual stage is that the principle of good faith is one of the universal principles in Contract Law. Indonesia, as a country that adheres to the Civil Law System, also regulates the principle of good faith in its Contract Law. The principle of good faith in Indonesian Contract Law is reflected in the provisions of Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code. Secondly, based on Book III of the Civil Code and UNIDROIT's Legal Principles, if one party is deemed entering a contract in bad faith, meanwhile another party has suffered losses for taking actions that incur large amount of costs in implementing the MoU, then the aggrieved party can sue the party deemed to have caused him/her loses based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code on Tort (unlawful act).
Keywords: contract law; MOU; principle of good faith.

Article Details

How to Cite
Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 292-304. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228
Section
Articles

References

Buku
A.S, Homby, Oxford Advanced Learner Dictionary Of Current English (p.136). Oxford University Press, New York: 1984.
Erman Rajagukguk, Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktik di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips Project, Jakarta: 1994.
Kartini Muljadi, Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta: 1994.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, PT Alumni, Bandung: 2002.
Niewenhuis, JH, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjamahan Djasadin Saragih, Surabaya: 1985.
Paul Latimer, Australian Business Law, Sydney, CCH Australian Limited, 1998, dalam Suharnoko, SH., MLI, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta: 2004, edisi pertama, cetakan ke-3.
Purwahid Patik, Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian, Elips Project, Jakarta: 1993.
Salim HS, dkk, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understunding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
Subekti, Hukum Perjanjian, Cet XYI, Intermasa, Jakarta: 1996.

Jurnal
Gunawan Widjaja, “The Application and Implementtation of MOU in Indonesian Business Practices”, International Journal of Business Economics and Law, Vol, 13 Issue 4.
Surya Darma, et al, “Status Hukum MoU dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol 4 No.3 Tahun 2016.
Zayanti Mandasari, “Kedudukan MoU dan SKB ditinjau dari Teori Perundang-undangan”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 2 No. 2 April Tahun 2013.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.