PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING DALAM KEGIATAN PENAGIHAN PINJAMAN UANG YANG MELANGGAR ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Raka Fauzan Hatami, Elisatris Gultom, Anita Afriana

Abstract


ABSTRAK
Kehadiran perusahaan fintech P2P lending sebagai lembaga jasa keuangan baru membuat konsumen dapat melakukan pinjaman uang dengan mudah. Akan tetapi, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena cara penagihan pinjaman uang yang dilakukan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen. Konsumen diintimidasi dan data-data pribadi disebarluaskan apabila tidak membayar tepat waktu. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK saja, tetapi juga yang illegal. OJK dan Bareskrim Polri kesulitan untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan cara melihat beberapa literatur-literatur, karya ilmiah sarjana, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder, serta studi lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan belum optimal karena regulasi hukum yang ada untuk melindungi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan fintech P2P lending belum cukup baik. Dibutuhkan suatu regulasi hukum dan koordinasi yang memadai diantara pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi konsumen terhadap perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang melanggar hak-hak dari konsumen.
Kata kunci: fintech; konsumen; penegakan hukum; P2P Lending.

ABSTRACT
The presence of the fintech P2P lending company as a new financial services institution has enabled consumers to borrow money easily. However, the existence of these companies is actually detrimental to consumers because the method of collecting money loans is not in accordance with the principle of security and safety in consumer protection. Consumers are intimidated and personal data is disseminated if they do not pay on time. These actions are not only carried out by companies registered with the OJK, but also those that are illegal. OJK and Bareskrim Polri have difficulties in enforcing law against these companies. This study uses a juridical-normative approach and the research specifications are analytical descriptive. The stages of research began with library research, namely data collection, theory and the opinions of legal experts. The first data collection technique was carried out by looking at a number of literatures, scholarly scientific works, and legislation to obtain secondary data, as well as field studies in the form of interviews with related parties. The results of the study indicate that the law enforcement of consumer protection in the financial services sector has not gone well with the existing legal regulations to protect consumers against billing money loans made by fintech P2P lending companies is not good enough. Thus, a legal regulation and adequate coordination between relevant parties are needed to be able to enforce the law of consumer protection against fintech P2P lending companies that violate the rights of consumers.
Keywords: consumer; fintech; law enforcement; p2p lending.


Keywords


fintech; konsumen; penegakan hukum; P2P Lending

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Buku

An An Chandrawulan dkk., Kompilasi Hukum Bisnis Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja. S.H., S.U., CV. Keni, Bandung: 2012.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung: 2009.

Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Magistra Insania Press, Yogyakarta: 2004.

Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional, Lentera Hati, Tangerang: 2002.

Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Alumni, Bandung: 2010.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.

___________, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung: 2012.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press, Jakarta: 1983.

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993.

Jurnal

Aad Rusyad Nurdin, “Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 2, Juni 2018

Arner, Douglas W, Barberis Janos, Buckley Ross P., “The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm ?”, Jurnal The University Of Hongkong, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi




DOI: http://dx.doi.org/10.24198/acta.v2i2.232

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal indexed on:

                                      

 

Plagiarism Check:
Creative Commons License

ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  ACTA DIURNAL © 2017