TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Nasruddin Khalil Harahap, Renny Supriyatni, Sudaryat .

Abstract


ABSTRAK
Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah, hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.
Kata kunci: bagi hasil; dana haji; haji; tanggung jawab.

ABSTRACT
Basically Hajj is the fifth Islam principles and a journey to surrender ourselves towards Allah SWT and expect Allah SWT’s mercy. Society’s enthusiasm is very high, which cause for massive amount of fund collected and extensive queue of Hajj departure until dozen span of years.Hajj fund which collected is managed and used by Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) through several sectors that is include banking product, marketable securities, golds, direct investment, and other investment. The usage of Hajj fund by BPKH in infrastructure sector is opposed with the aim of its usage according to law number 3/2014 article 3 where its usage is aimed for developing Hajj organizer service and for the sake of the benefit of Muslims. This research is using normative juridical approach with analytical descriptive nature. Data collecting technique being done with two stage which are literature research and field research. The result of this research show that the use of Hajj fund in funding infrastructure development become a full responsibility of BPKH if there is damage that causing a lot of disadvantage. BPKH is responsible in joint responsibility. if Hajj fund raises profitable benefit, the benefit should be shared with Hajj candidate in waiting list as an investor, sharing system whis is used is mudharabah methods. This is as implementation in value of benefits done by BPKH.
Keywords: hajj ;hajj fund; legal responsibility; sharing profit.

 


Keywords


bagi hasil; dana haji; haji; tanggung jawab

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Buku

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Alumni, Bandung: 1986.

Al-imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, Shahih Al-Bukhari, terj. Abu Muhammad Islail al-Hasany, Pustaka Adil, Surabaya: 2010.

Bambang Purwoko, Teori, Program, dan Badan Penyelenggara sistem jaminan Sosial, Buku ajar di Program Magister Kesehatan FKM UI dan MPKP FE UI, Jakarta: 2006.

Dipo Khoirul Islami, Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan Umroh PT. Margi Suci Minarfa Jakarta Pusat, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2014.

Haidar Putra Daulay, Renungan Haji: Upaya menggapai Haji Mabrur, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Sekretariat kota Medan, Medan: 2004.

Iwan Gayo, Buku Pintar haji dan Umroh, Pustaka warga Negara, Jakarta: 2005.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, cet. 26, Lentera, Jakarta: 2010.

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta: 1999.

Renny Supriyatni, Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme Pembagian Untung dan Rugi, Unpad Press, Bandung: 2010.

Riduan Syarani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung: 1992.

Yunahar Ilyas, Tafsir Tematik Cakrawala Al-Qur-an, Suara Muhammadiyah, Yogjakarta: 2003.

Jurnal

http://e-journal.uajy.ac.id/670/3/2TA12934.pdf, dilihat Pada Tanggal 16 Januari 2019, Pukul 14.35.

Nurhasanah, Tabung Haji Malaysia dalam perpektif Ekonomi, Vol. III, No.2, Juli 2011, https://media.neliti.com/media/publications/194984-ID-tabung-haji-malaysia-dalam-perspektif-ek.pdf, diakses pada 12 April 2019 pukul 10.55 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.




DOI: http://dx.doi.org/10.24198/acta.v2i2.237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal indexed on:

                                      

 

Plagiarism Check:
Creative Commons License

Acta is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Acta Diurnal © 2017