PERAN NOTARIS DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH PADA PROSES KONSOLIDASI TANAH GUNA OPTIMALISASI FUNGSI TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERTANAHAN

Fajrina Aprilianti D, Yani Pujiwati, Betty Rubiati

Abstract


ABSTRAK
Pelepasan hak atas tanah dilaksanakan dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris. Pelepasan hak juga dapat terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah. Konsekuensi hukum yang timbul dari adanya pelepasan hak pada konsolidasi tanah yaitu pada status hak atas tanah perserta konsolidasi, yang berubah menjadi tanah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah dikaitkan dengan peran notaris berdasarkan peraturan pertanahan dan untuk mendapatkan gambaran proses konsolidasi tanah dapat mengoptimalkan fungsi tanah. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan menyimpulkan data-data yang didapatkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau pernyataan. Disimpulkan bahwa pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah tidak menggunakan jasa notaris, tetapi dilaksanakan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dikarenakan pelepasan tanah dalam konsolidasi tanah tidak untuk selamanya, karena nanti tanah objek konsolidasi akan dikembalikan kepada pemiliknya lagi setelah dilakukan penataan dalam proses konsolidasi tanah. Proses konsolidasi tanah guna optimalisasi fungsi tanah diwujudkan dengan menghasilkan kawasan lingkungan perumahan atau perkotaan yang sudah tertata rapih dilengkapi dengan sarana-prasarana pendukung. Dengan begitu konsolidasi tanah ini telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kata kunci: konsolidasi tanah; optimalisasi fungsi tanah; pelepasan hak atas tanah.

ABSTRACT
Transfer of rights over land usually performed through authentic deed made before a notary. It might also occurred from land consolidation. The legal consequences that might arise from the transfer of right through land consolidation is in the change of status of the right over land for the consolidation participant into a state-owned land. This research has the purpose to obtain better understanding on the transfer of rights over land in the process of land consolidation in relation to the role of notary pursuant to the regulation regarding the land and to obtain depiction on the process of land consolidation to optimize the function of land. This research use descriptive-analytical specification and data-collection method is made through juridical-qualitative method by summing-up the acquired data made in writing or in statement. Transfer of right over land in consolidation process does not use any notarial service, yet it is performed directly by the Head of the National Land Agency. It is made that way since the transfer of right in consolidation is not made for eternity, the object of the land consolidation shall be returned to its owner after it has been restructured in the process of land-consolidation. The process of land consolidation to optimize the function of land is performed through the procreation of neatly planned housing or city environmental area, equipped with the supporting facilities and infrastructure. That way, this land consolidation shall be in accordance with the sustainable principle development.
Keywords: land consolidation; optimization of land function; transfer of right over land.


Keywords


konsolidasi tanah; optimalisasi fungsi tanah; pelepasan hak atas tanah

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Buku

Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya: 2003.

Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Cet. Kesatu, Republika, Jakarta: 2008.

Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2009.

Jurnal

Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia”, Inovatif, Volume 6, No. 2, 13 Maret 2015

Ulfia Hasanah, “Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.




DOI: http://dx.doi.org/10.24198/acta.v2i2.278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal indexed on:

                                      

 

Plagiarism Check:
Creative Commons License

Acta is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Acta Diurnal © 2017