PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Main Article Content

Salsabila Putri Paramadani
Betty Rubiati
Agus Suwandono

Abstract

ABSTRAK
Rumah susun bukan hunian (non-hunian) merupakan bangunan gedung yang diperuntukkan untuk tempat komersial, yang dibiasanya dijadikan tempat perbelanjaan, tempat usaha/pertokoan/kios, perkantoran, perindustrian dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian yang telah dibeli oleh konsumen sangat sulit dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai pemanfaatan rumah susun bukan hunian. Keterbatasan mengenai regulasi yang membuat Badan Pertanahan Nasional sering kali menolak dan tidak bersedia untuk mengeluarkan sertifikat hak milik satuan rumah susun atas rumah susun bukan hunian. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian dilakukan dikarenakan masih ada peraturan perundangan-undangan mengakomodir serta memberikan kepastian hukum atas hak milik konsumen yang akan mendaftarkan hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.


Kata kunci: hak milik; kepastian hukum; rumah susun bukan hunian.


ABSTRACT
Non-residential flats are buildings intended for commercial premises including shopping places, business places/shops/stalls, offices, industries and others. However, in practice, right of ownership registration over non-residential flat units that have been purchased by consumers (buyers) is very difficult to do. The reason is because legal certainty can be obtained based on Law Number 20 of 2011 concerning Strata Title of Flats does not provide specific regulations regarding the use of non-residential flats. Such limitation in regulation often forces the National Land Agency Office to refuse issuing freehold title to non-residential flat units. The approach method used by the researcher in conducting this research was normative juridical approach. Data analysis was performed using qualitative normative method. The research results revealed that the land registration object includes right of ownership to non-residential flat units and freehold title to non-residential flat units can be done due to existing laws and regulations to accommodate and provide legal certainty for property buyers (consumers) who will register right of ownership to non-residential flat units to the National Land Agency.


Keywords: legal certainty; non-residential flats; right of ownership.

Article Details

How to Cite
Paramadani, S. P., Rubiati, B., & Suwandono, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN (NON-HUNIAN) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1), 18-35. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.326
Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.
Koeswahyono, Imam. 2004. Hukum Rumah Susun: Suatu Bekal Pengantar Pemahaman. Malang: Bayumedia.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Murhaini, Suriansyah. 2015. Hukum Rumah Susun Eksistensi, Karakteristik, dan Pengaturan. Surabaya: LaksBang Grafika.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
Sutedi, Adrian. 2011. Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Sumber lainnya
Hasil wawancara Peneliti dengan Wakil Bidang Hukum dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 05 November 2020.
I Wayan Kartika Jaya Utama. Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Milik Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa. Kertha Wicaksana. 2018. Volume 12, Nomor 2. Diakses pada tanggal 05 Januari 2021.
Ayu Fitria Febriani. Kebijakan Kepemilikan Rumah Susun di Indonesia. Lentera Hukum. 2019. Volume 6, Nomor 1. Diakses pada tanggal 06 Januari 2021.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>