KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU

Main Article Content

Shelin Nabila Wibowo
Yani Pujiwati
Betty Rubiati

Abstract

ABSTRAK
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas-asas dan pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya masih banyak sengketa terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini, terutama yang menyangkut masalah ganti kerugian. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kepastian hukum pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah dalam proyek Jalan Tol Cisumdawu ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2012 dan UU Cipta Kerja serta mencari solusi yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu masih terdapat inkonsistensi pengaturan serta dalam pelaksanaannya masih timbul permasalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah. Terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2020 dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum yang menjawab beberapa permasalahan terkait ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu karena dengan dibentuknya dana jangka panjang pada rekening kas LMAN dan pengawasan BPKP yang kini berada di luar tahapan pengadaan tanah dapat mempercepat penyaluran dana ganti kerugian agar segera sampai ke tangan pihak yang berhak.
Kata kunci: ganti kerugian; pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; proyek strategis nasional.


ABSTRACT
In order to create a fair and prosperous society, the government needs to arrange the development for public interest. The land procurement for the public interest must be conducted by prioritizing the principles and regulations which has been set forth by law. Although it has been clearly regulated in the legislation, in its implementation, there are still many disputes related to the land procurement for public interest, especially regarding the issue of compensation process. With a normative juridicial research, this article aims to obtain an overview of the legal certainty of compensation implementation in the land procurement process for Cisumdawu Toll Road reviewed by UU No. 2 Tahun 2012 and UU Cipta Kerja thereafter obtain a solution to provide legal certainty in the compensation implementation for the land procurement. The resut showed that the compensation process for land procurement in Cisumdawu Toll Road Construction still has some regulatory inconsistencies and in its implementation there are still problems that are contrary to the legislation on land procurement. Therefore, the establishment of the Perpres Nomor 66 Tahun 2020 can be a solution to provide legal certainty that answers some issues concerning compensation for land procurement on Cisumdawu Toll Road Construction. With the long-term funds in the LMAN account and BPKP supervision outside the land procurement stages can speed up the restitution of compensation funds to the authority party safely.
Keywords: compensation; land procurement for the public interest; national strategic projects.

Article Details

How to Cite
Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 191-209. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480
Section
Articles

References

Buku
Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum, Margaretha Pustaka, Jakarta: 2011.
Frans Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta: 2003.
C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

Jurnal
Ana Sylviana, “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Suatu Kajian Yuridis”, Diponegoro Law Review, Vol. 7 No. 2, 2020.
Mukmin Zakie, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi Khusus, Vol. 18, 2011.
Sahnan, M. Yazid Fathoni, Musakir Salat, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol III Nomor 9, 2015.
Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)”, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2016.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sumber Lain
Penjelasan Atas Undang-Undang Pokok Agraria Nomor II poin (4) diakses dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UUPENJEL.htm (10 Oktober 2020)
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Jalan Tol Cisumdawu Ditargetkan Selesai pada Akhir Tahun 2020”, diakses dari https://kppip.go.id/berita/jalan-tol-cisumdawu-ditargetkan-selesai-pada-akhir-tahun-2020/ (15 November 2020).
Muhammad Khadafi, “Terkendala Lahan, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi September 2021”, diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20200707/45/1262661/terkendala-lahan-tol-cisumdawu-ditargetkan-beroperasi-september-2021 (15 November 2020).
Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019 /PN.Blb.
Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PN.Blb.
Wahyu Utomo, “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”, Kolom Opini Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 2017 diakses dari https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/# (11 Maret 2021).
Kementerian Keuangan, ‘Mandatory Spending’, diakses dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq= apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending#:~:text=Mandatory%20spending% 20adalah%20belanja%20atau,sudah%20diatur%20oleh%20undang%2Dundang.&text=Besar%20anggaran%20kesehatan%20pemerintah%20daerah,36%20Tahun%202009%20Tentang%20Kesehatan (22 Maret 2021).
Tri Wibisono, “Koreksi Peran LMAN dan BPKP pada Proyek Strategis Nasional”, 2020, diakses dari https://triwibisono.com/2020/06/koreksi-peran-lman-dan-bpkp-pada-proyek-strategis-nasional/ (8 April 2021).