STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA

Main Article Content

Nazmina Asrimayasha Nugraha
Sonny Dewi Judiasih
Elis Nurhayati

Abstract

ABSTRAK
Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak tersebut dan pandangan beberapa Notaris terhadap status kedewasaan anak bawah umur. Dalam hal pembuatan perjanjian kawin di hadapan Notaris terutama sebelum berlangsungnya perkawinan oleh anak di bawah umur, diperlukan adanya jaminan mengenai pengakuan status kedewasaan anak tersebut apakah anak bawah umur tersebut dianggap dewasa atau tidak. Mengingat anak bawah umur belum memenuhi ketentuan syarat penghadap dalam praktik kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Jabatan Notaris. Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidakseragaman pandangan dari para Notaris terkait status kedewasaan yang bekaitan dengan penghadapan anak tersebut di hadapan Notaris dikarenakan adanya kekhawatiran Notaris terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan dari status kedewasaannya. Meskipun sudah diatur dalam beberapa perundang-undangan mengenai anak bawah umur yang sudah menikah akan dianggap dewasa, dalam praktiknya tetap belum memberikan jaminan anak tersebut akan diterima sebagai penghadap.
Kata Kunci: notaris; perjanjian kawin; perkawinan bawah umur; status kedewasaan.


ABSTRACT
Maturity status is related to the validity of a legal act. Legal subjects who are not mature as seen as a legal subjects who have not been able to act for and on their own before the law. An exception that a married minor will become an adult giving a big question regarding the child’s maturity status and the views of several notary on the maturity status of the minors. In case of drafting a marriage agreement before notary public, especially before the marriage of a minor takes place, a guarantee is required regarding the recognition of the child's maturity status whether the minor is considered an adult or not. Considering that minors have not met the requirements for tapping in notarial practices as stipulated in Article 39 Paragraph (1) of the Law on the Position of Notary Public. This research was conducted using a normative juridical approach. The research specification used in this research is descriptive analytical. Based on the results of the research, there are several different views expressed by the Notary regarding the maturity status of a married minor and its relation to act before the Notary. However it has been regulated in several laws regarding married minors who will be considered adults, in practice there is still no guarantee that these children will be accepted to act before the Notary.
Keywords: marriage agreement; maturity status; notary, underage marriage.

Article Details

How to Cite
Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & Nurhayati, E. (2020). STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1), 114-132. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518
Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2017.
J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
M. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Alumni. 1986.
R. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa. 1985
_____. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 1994.
Soetojo Prawirohamidjojo. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. 1986.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ulpress. 1986.
Sonny Dewi Judiasih. Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung: Penerbit Cakra. 2019.
Jurnal
Adhe Andreas. “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang”. Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 6 No. 2. 2017.
Agustinus Danan Suka Dharma. “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Repertorium. Vol. 2 No. 2. 2015
Aldilla Gemiyu Pawitasari. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia”. Jurnal Renaissance. No. 2 Vol. 4. 2019.
Ane Fany Novitasari. “Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan”. Jurnal Hukum. 2016.
Annisa Istrianty & Erwan Priambada. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”. Privat Law. Vol. 3 No. 2. 2015.
Dedy Pramono. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. Lex Jurnalica. Vol. 12 No. 3. 2015.
Eva Dwinopianti. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris”. Lex Renaissance. Vol. 2 No. 1. 2017.
Muchsin. “Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional”. Varia Peradilan. Nomor 273. 2008.
Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi & I Nyoman Darmadha. “Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015”. Kertha Semaya. Vol. 4 No. 3. 2016.
Respati Nadia Putri, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan”. Veritas et Justitia. Vol. 5 No. 2. 2019.
Siti Khoiriah, “Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum”, Wacana Publik, Vol. 13 No. 1. 2019.
Sucipto. “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner”. Jurnal ASAS. Vol. 6 No. 2. 2014.
Veronica Andriani. “Batas Usia Kedewasaan Dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Sapientia et Virtus. Vol. 4 No. 2. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Sumber Lain
Ayunda Pininta Kasih, “Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi”, diakses dari https://edukasi.kompas.com/read/2020/07/08/131828971/pakar-unpad-angka-pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi?page=all (22 November 2020, pukul 05.31 WIB)
Maulidia, “Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus”, diakses dari https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus (15 Oktober 2020, pukul 04.46 WIB)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015