PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN

Main Article Content

Levana Safira
Sonny Dewi Judiasih
Deviana Yuanitasari

Abstract

ABSTRAK
Akhirnya setelah 45 tahun lamanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendapatkan angin segar dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun atau setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, dengan harapan bahwa perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak dibawah umur. Akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan praktik perkawinan bawah umur. Lembaga peradilan menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memberikan izin atas penyimpangan ketentuan melangsungkan perkawinan namun pada faktanya di masyarakat 95% perkawinan anak di Indonesia terjadi tanpa permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Artikel ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menikah tanpa dispensasi kawin dari pengadilan serta pelaksanaan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Hasil menunjukan bahwa terhadap perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin akan mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang dapat memberikan jaminan bahwa pelangsungan perkawinan yang terjadi tidak adanya hak anak yang dilanggar dan berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan adalah signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak, hal ini dikarenakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.
Kata kunci: anak; dispensasi kawin; pengadilan; perkawinan bawah umur.


ABSTRACT
After 45 years of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it got a breath of fresh air with the increase in the minimum age of marriage for women to 19 years or the equivalent of men and the amendment was officially stated in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974, with the hope that the amendment to the Marriage Law can reduce the number of child marriages under age. However, the inclusion of a marriage dispensation clause gives the impression that the government has lost its legal firmness on alleviating the practice of underage marriage. The judiciary is the only institution that can grant permission for deviations from the provisions for marriage, but in fact in society 95% of child marriages in Indonesia occur without a request for dispensation of marriage. The method used in this research is normative juridical. This article will analyze the legal protection for children who are married without dispensation from marriage from the court and the implementation of judges' considerations in determining the dispensation of marriage. The results show that underage marriages which are held without dispensation of marriage will result in no guarantee of legal protection from competent institutions that can guarantee that the perpetuation of the marriage that occurs without the rights of the child is violated and it is different from underage marriages that are stipulated by dispensation of marriage. The role of the court is significant in providing guarantees of protection for children, this is because judges in receiving, examining and deciding cases for applications for dispensation of marriage are required to provide mature legal considerations that cannot be separated from sociological, historical and philosophical considerations.
Keywords: court; marriage dispensation; underage marriage.

Article Details

How to Cite
Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 210-225. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521
Section
Articles

References

Buku
Ahmad Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Kencana, Yogyakarta: 1977.
Ahmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, PT Grafindo Persada, Jakarta: 1995.
Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Kencana, Jakarta: 2008.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju. Bandung: 2007.
Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur, Prenamedia Group, Jakarta: 2017.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996.
Nasrudin Salim, Itsbat Nikah dalam Komplikasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis. Filosofis. dan Sosiologis), Yayasan AL Hikmah, Jakarta: 2003.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet3. UI Press, Jakarta: 2010.
Sonny Dewi Judiasih (et.al). Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Wajib Belajar: Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Cakra, Bandung: 2018.
Sonny Dewi Judiasih (et.al), Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. UNPAD Press, Bandung: 2021.
Sonny Dewi Judiasih (et.al), Suistainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Cakra, Bandung: 2019.
Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Perkawinan. Fokusmedia, Bandung: 2005.
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1990. Cet-3.

Jurnal
Moch Nurcholis. “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017). Jurnal Mahakim. Vol 3. No 1. 2019.
Achmad Bahroni. “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang No 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Jurnal Tranparansi Hukum.
Mohanambehai Subranmiam (et.al). “Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing”. Althea Medical Journal. Vol 2. No 4. 2015.
Mughniatul Ilma. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019”. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 2. No 2.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sumber Lain
ABC. Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak. https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak. [diakses pada 18-11-2020]