PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN YANG MELAKUKAN TINDAKAN INVESTASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN

Main Article Content

Shigeko Hadi
Aam Suryamah
Anita Afriana

Abstract

ABSTRAK
Eksistensi dan penerapan prinsip Business Judgement Rule di Indonesia masih samar dan menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak Direksi BUMN yang harus bertanggungjawab secara pribadi atas keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian. Akibatnya Direksi BUMN menjadi tidak berani menghadapi resiko bisnis dan perkembangan BUMN menjadi terhambat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang dapat dilindungi prinsip Business Judgement Rule serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan ketika BUMN mengalami kerugian akibat dari keputusan bisnis Direksi BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa prinsip Business Judgement Rule memiliki ketentuan yang bersifat kumulatif, artinya seluruh ketentuan harus dipenuhi oleh Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis sesuai dengan ketentuan tersebut harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi dan ketika terdapat satu ketentuan yang tidak terpenuhi, maka Direksi BUMN dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Penyelesaian yang dapat dilakukan atas keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian adalah terlebih dahulu pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap BUMN ke Pengadilan Negeri.
Kata kunci: badan usaha milik negara; business judgement rule; direksi; pertanggungjawaban hukum.


ABSTRACT
The existence and application of the Business Judgement Rule principle in Indonesia still create various problems. Many of State-Owned Enterprises’ Directors have to take personal responsibility for business decisions that result in losses. As a consequence, the Directors does not dare to face business risks, and State-Owned Enterprises’ development is hampered. This research was conducted to determine the qualifications of actions that can be protected by the Business Judgement Rule principle, as well as to find out how the solutions can be made when State-Owned Enterprises experienced losses as a result of the business decisions of the Directors. The research method is a normative juridical approach and focused on examining the application of the rules or norms in positive law. Data collecting techniques are literature study and field study through interviews. The result of this research concludes that the Business Judgement Rule principle has cumulative provisions, which means that all provisions must be fulfilled by the Directors in making business decisions. The Directors who make business decisions following these provisions must be exempted from personal responsibility. Conversely, when there is a provision that is not fulfilled, the Directors can be held personal responsibility. The settlement that can be made on a business decision that causes losses is that the aggrieved party has to submit a request to the District Court for the examination of the State-owned Enterprises.
Keywords: business judgement rule; directors; responsibility; the state-owned enterprises.

Article Details

How to Cite
Hadi, S., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN YANG MELAKUKAN TINDAKAN INVESTASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 171-190. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553
Section
Articles

References

Buku
Hotasi Nababan, Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan, Q Communication, Jakarta: 2015.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, KNKG, Jakarta: 2006.
Man Sastrawidjaja, Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis, CV Keni bekerja sama dengan FH UNPAD, Bandung: 2012.
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Aditya CItra Bhakti, Bandung: 2005.
Prasetio, Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Rayyana Komunikasindo, Jakarta: 2014.
Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta: 2010.

Jurnal
Erman Rajagukguk, “Pengelolaan Perusahaan yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 3, 2007.
Rani Lestari (et.al.), “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 2, 2018.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014
Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020
Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014

Sumber Lain
Laode Muhammad Syarif, “Kerugian Negara Dari Perspektif Penyidik” Dalam seminar Corporate Law for Executive Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN, 17 Desember 2020.

Most read articles by the same author(s)