PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Main Article Content

Jihan Ayuzein
Agus Suwandono

Abstract

ABSTRAK
Penyelesaian sengketa konsumen dalam Fintech Peer to peer lending pada dasarnya dapat dilakukan secara internal dan eksternal, namun demikian, sebelum memutuskan untuk menempuh penyelesaian secara eksternal, konsumen yang gagal mencapai kesepakatan secara internal dapat melakukan pengaduan berindikasi sengketa ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2021 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban penyelenggara fintech peer to peer lending terhadap kerugian konsumen berdasarkan POJK No. 31 Tahun 2020, serta tindakan hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam hal penyelenggara tidak menjalankan kesepakatan hasil fasilitasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2021 yaitu dengan memberikan tanggapan pengaduan ke OJK, menghadiri fasilitasi, melaksanakan hasil kesepakatan serta melaporkan tindak lanjut hasil kesepakatan ke OJK. Tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal penyelenggara Fintech Peer to peer lending tidak melaksanakan kesepakatan pada fasilitasi di OJK yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara eksternal (external dispute resolution) melalui litigasi atau LAPS. Selain itu, terdapat tindakan hukum yang lebih mempermudah konsumen yakni melakukan pengaduan melalui APPK.
Kata kunci: fintech; peer to peer lending; penyelesaian sengketa.


ABSTRACT
Consumer dispute resolution in Fintech Peer to peer lending can basically be done internally and externally. However, before deciding to seek an external settlement, consumers who fail to reach an agreement internally can file a complaint indicating a dispute to the Financial Services Authority based on POJK Number 31/POJK.07/2021 concerning the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by OJK. The purpose of this study is to determine the accountability of fintech peer to peer lending providers to consumer losses according to POJK No. 31 of 2020, as well as legal actions that can be taken by consumers in order the providers does not implement the agreement result from the facilitation. The approach method used in this study is a normative juridical approach, and the results of the study show that the responsibility of Fintech Peer to Peer Lending providers based on POJK Number 31/POJK.07/2021 is by responding to complaints to the OJK, attending facilitation, implementing the results of the agreement and reporting the follow-up on the results of the agreement to the OJK. Legal action that can be taken by consumers in order the Fintech Peer to peer lending providers does not implement the agreement on facilitation at the OJK is by making efforts to resolve disputes externally (external dispute resolution) through litigation or LAPS. In addition, there are legal actions that make it easier for consumers to make complaints through APPK.
Keywords: agreement; guarantee clause; venture capital.

Article Details

How to Cite
Ayuzein, J., & Suwandono, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 279-294. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.594
Section
Articles

References

Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004.
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta: 1998.
Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2015.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Jurnal
Ema Rahmawati dan Rai.Mantili, “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 2016.
Muhammad Alim, “Sekilas Tentang: Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, Varia Peradilan, No. 305, 2011.
Murti, Sari dan Widijantoro, Johanes, “The Role Of Financial Services Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia”, Mimbar Hukum, Vol. 31 No.2, Yogyakarta: 2019.
Rovita Ayuningtias, “Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Repertorium, Edisi 3, Januari-Juni 2015.

Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Lain
Aaron, M., Rivadeneyra, F., Sohal, S., “Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks”, Bank of Canada Staff Discussion Paper, Canada: 2017.
Ian J. Galloway, “Peer to Peer Lending and Community Development Finance. Community Development Investment Center Working Paper.”, Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco: 2009,
Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara dengan Maria Goeretti, Staff Analis Junior, Departemen Perlindungan Konsumen II Otoritas Jasa Keuangan.

Most read articles by the same author(s)