TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG AKTA JUAL BELINYA BATAL KARENA MENGANDUNG CACAT HUKUM DITINJAU DARI PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar, Nanda Anisa Lubis

Abstract


ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, salah satunya adalah Akta Jual Beli (AJB). AJB sebagaimana akta otentik, diwajibkan untuk memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012. Ketika pembuatan AJB tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Akta tersebut menjadi cacat hukum, sehingga harus dibatalakan/batal demi hukum. Dengan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa akibat hukum dari AJB yang mengandung cacat hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum, sehingga AJB dan seluruh perbuatan yang terkait dengan AJB tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Tanggung jawab PPAT yang terbukti lalai dan melakukan kesalahan dalam pembuatan akta jual beli berupa tanggung jawab secara hukum dan moral.

Kata Kunci: akibat hukum; akta jual beli; tanggung jawab.

 

ABSTRACT
A Land Titles Registrar (PPAT) is a public officials whose duty is to make an authentic deeds as proves that a legal action on land or flats right has been done, which one of them is Deed of Sale and Purchase (AJB). AJB, as an authentic deed, has to comply the procedures regulated in law provisions concerned. As the making of a AJB does not comply the procedures and provisions regulated in law provisions, the deed will have law defect(s) and can be nullified or will be nullified by law. The law consequence of AJB containing legal defects and violating the lawas and regulations are null and void and considered never be made/exist so all of the actions related to the AJB is also nulled by law, another law consequence which can occur from AJB nullification of containing law defects is the actual losses of the parties in the AJB, third parties, and PPAT who made the deed. The responsibility of PPAT who is proven negligent and made a mistake in making AJB deed resulting in the AJB becoming defective and null and void by the law is law and moral responsibility.

Keywords: deed of sale and purchase; law consequence; responsibilities.


Keywords


akibat hukum; akta jual beli; tanggung jawab

Full Text:

PDF (Indonesian)


DOI: http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.266

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal indexed on:

                                      

 

 Journal Accreditation:


Plagiarism Check:
Creative Commons License

ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  ACTA DIURNAL © 2017