PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN

Haidar Ammar Alfaruqi, Dewi Kania Sugiharti

Abstract


ABSTRAK
Aktivitas ekonomi global telah membentuk pasar bebas yang tidak terelakkan lagi bagi pelakunya, akibat dari fenomena tersebut adalah meningkatnya tindakan penghindaran pajak sehingga menyulitkan fiskus untuk menentukan adanya potensi penerimaan pajak yang menjadi polemik serius ketika tindakan tersebut sulit diketahui penyebabnya. Kendati diketahui penyebabnya, bagaimana peran pemerintah melakukan pencegahan tindakan penghindaran pajak dengan menggunakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik diwujudkan melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek. Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan penelitian lapangan. Sebab terjadinya tindakan penghindaran pajak adalah lemahnya bidang perpajakan yaitu rendahnya integritas sebagian fiskus, adanya celah dalam peraturan perpajakan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan ketentuan perpajakan, sehingga menciptakan lingkungan yang rawan akan langgengnnya kecurangan (fraud) sebagai cikal bakal tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya, implementasi konsep good governance dalam bidang perpajakan sebagai upaya dalam mencegah tindakan penghindaran pajak adalah dengan mengoptimalkan Asas Umum Pemerintah yang Baik dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di setiap aktivitas perpajakan.

Kata kunci: asas umum pemerintahan yang baik; peran pemerintah; penghindaran pajak.

 

ABSTRACT
Global economic activity has shaped free market which is inevitable for the perpetrators, as a result of this phenomenon is to increase tax avoidance so that it makes it difficult for the tax authorities to determine the potential for tax revenues. Tax avoidance acts become a serious polemic when the cause is difficult to know the cause. Although the cause is known, then how is the role of the government to prevent tax avoidance by using the concept of good governance which is realized through the Government Administration Act. The approach method in this research is normative juridical which prioritizes library research and how it is implemented in practice. The research phase is carried out through library research that is collecting secondary data in the form of primary, secondary, and field research materials. The cause of tax avoidance is the weak the low integrity of fiscus, loopholes in tax regulations, and low public awareness in implementing tax regulations, so as to create an environment that is prone to perpetual fraud as a precursor to tax avoidance. The implementation of the concept of good governance in the field of taxation as an effort to prevent tax avoidance is to optimize the General Principles of Good Government in the Government Administration Act in each taxation activity.

Keywords: general principles of good governance; government’s role; tax avoidance.


Keywords


asas umum pemerintahan yang baik; peran pemerintah; penghindaran pajak

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Buku

Curmbley D. Arry, Friedman Jack P., Anders Susan B., Dictionary of tax terms, New York: Barron’s Bussiness Guides, 1994.

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013.

Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

R. Santoso Brotodihardjo, “ Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Jurnal

Lou and Wang, Fraud Risk Factor of The Fraud Triangle Assesing The ikehood of Fraudulent Financial Reporting, Journal of Business and Economic Research, Vol. 7, No. 2., 2009.

Posma S dan Santi L, Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia, Buletin Ekonomi FEUKI, Vol. 21, No. 2, September 2017.

Titus Bayu Santoso, Dul Muid, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan”. Vol. 3 Nomor 4, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer

Sumber Lain

Darussalam Danny S., “Penghindaran Pajak yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan”, Majalah Inside Tax, Edisi September, 2007.

Darussalam Danny S., “Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule”, http://www.dannydarussalam.com, diakses pada 22 Agustus 2019.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Informasi APBN 2019, https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf, diakses pada 17 Maret 2019.

Hendra Kusuma, “Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus PrastowoTingkatkan dalam DetikFinance Tax Ratio, Apa itu?”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4390410/prabowo-mau-tingkatkan-tax-ratio-apa-itu, diakses pada 23 April 2019.

Indrayana Agus S., “Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia”, dalam Inside Tax, Edisi Perkenalan, September 2009.

James Kessler, “Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the taxes Act 1988”, British Tax Review, 4 November 2004.

Jaringan Advokasi Tambang, “Pertamabangan Tidak Menyejahterakan”, https://www.jatam.org/2017/06/05/pertambangan-tidak-menyejahterakan/, diakses pada 23 April 2019.

Kementerian Keuangan, “Pemerintah Soroti Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Minerba dan Migas”, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-soroti-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-minerba-dan-migas/, diakses pada 24 April 2019.

Rolf Eicke, “Tax Planning with Companies-Repatriation of US Profits from Europe: Concept, Strategies, Structure, Kluwer aw, 2009.




DOI: http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal indexed on:

                                      

 

 Journal Accreditation:


Plagiarism Check:
Creative Commons License

ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  ACTA DIURNAL © 2017