KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977 Oleh: Chita Herdiyanti

Chita Herdiyanti

Sari


ABSTRAK

Tanah Pertanian yang dimiliki secara guntai (Absentee) secara perundang-undangan dilarang. Karena kepemilikan Tanah Pertanian yang dimiliki secara guntai (Absentee) menjauhkan cita-cita dan semangat dari Landreform yang menjadi aturan dasar setiap peraturan perundang-undangan Agraria Nasional. Kepemilikan tanah secara Absentee dilarang karena dapat mengembalikan sistem Landlord yang sangat merugikan khususnya para petani lokal yang berada di tanah Absentee tersebut. Tanah pertanian sejatinya harus dimanfaatkan dan dikerjakan dalam upaya memenuhi produktivitas yang akan menaikkan perekonomian secara nasional. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri menyatakan bahwa “seorang Pegawai Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara guntai (absentee) seluas sampai 2/5 (dua perlima) dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan”. Apakah larangan kepemilikan tanah pertanian secara guntai (Absentee) berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia?. Larangan kepemilikan tanah tersebut tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS Dari ketentuan-ketentuan hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat memiliki tanah Absentee karena dianggap Pegawai Negeri Sipil telah berjasa sebagai penggerak sistem kenegaraan. Namun dengan syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanah pertanian secara guntai (Absentee) dapat melakukan sistem bagi hasil sebagai upaya pengelolaan tanah absentee tersebut untuk menjadi lebih produktif lagi dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Kata kunci: Absentee, Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

 

Agricultural land that is owned by a cord (Absentee) is legally prohibited. Because the ownership of the Absentee-owned Agricultural Land distances the ideals and spirit of Landreform as the basic rule of every National Agrarian law. Absentee land tenure is prohibited because it can restore a very detrimental Landlord system especially to local farmers residing in Absentee land. True agricultural land should be utilized and done in an effort to meet the productivity that will raise the economy nationally. However, Government Regulation No. 4 of 1977 concerning Agricultural Land Ownership by Clothes (Absentee) for Retired Civil Servants states that "a Servant within 2 (two) years preceding retirement allowed to buy agricultural land in guntai (absentee) covering an area of up to 2/5 of a part the maximum limit of land tenure for the relevant Level II Regions. ". Is the ban on the ownership of farmland in a strand (Absentee) applies to all the people of Indonesia ?. The prohibition of land ownership does not apply to Civil Servants State From the provisions of the law above can be concluded that Civil Servants (PNS) can have Absentee land because it is considered Civil Servants have been credited as a driver of the state system. However, with the conditions set forth in the legislation. Civil Servants or Retired Civil Servants who have farmland by hand (Absentee) can make a profit-sharing system as an effort to manage the absentee land to be more productive again by sticking to the prevailing laws and regulations.

Keywords: Absentee, Civil Servant, Government Regulation Number 4 Year 1977 concerning Agricultural Land Ownership Cloth (Absentee) For Retired Civil Servants.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.