Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Kredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan skala besar yang digunakan dalam praktik perbankan untuk menaati ketentuan hukum perbankan tentang batas maksimum pemberian kredit, manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank. Kekhususan kredit sindikasi yaitu: adanya beberapa bank yang secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur terhadap satu debitur, dan hubungan hukum antara mereka dilakukan melalui agen. Pengalihan piutang (cessie) dalam kredit sindikasi dapat dilakukan terhadap perjanjian kredit sindikasi yang bersifat dapat dialihkan, sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Perjanjian kredit sindikasi umumnya mensyaratkan persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya dalam pengalihan piutang karena adanya kompleksitas hubungan hukum para pihak. Masalah timbul karena pengalihan piutang oleh HSBC kepada Langdale Profits Limited dinyatakan tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya sesuai ketentuan perjanjian, sebagaimana dimuat dalam Putusan PN Cilacap No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. dan Putusan MA No. 1345 K/Pdt/2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan syarat-syarat penentu keabsahan pengalihan piutang dan menjelaskan kedudukan hukum kreditur baru. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan tanpa kewenangan mengakibatkan akta cessie menjadi dapat dibatalkan, yang berdampak pada kedudukan hukum kreditur baru. Kreditur baru yang beritikad baik dapat dilindungi secara represif dan kerugiannya dibebankan kepada pihak yang bersalah.


Kata kunci: kredit sindikasi; kedudukan hukum kreditur; pengalihan piutang.


 


ABSTRACT


Syndicated credit is a large scale financing alternative which has been applied in banking practices following the banking regulations regarding legal lending limit, risk management, and bank health rate. The syndicated credit characteristics are: multiple banks act together as creditor for one debtor, where the legal relation between the parties are conducted by an agent. Loan transfer (cessie) in syndicated credit is executable upon transferrable loan facility, in accordance with Article 613 of The Civil Code. Syndicated credit agreement commonly requires the agent and the other creditors’ consent in a loan transfer due to the complexity of the parties’ legal relations. The issue arised because the loan transfer from HSBC to Langdale Profits Limited was declared


unlawful without the consent of the agent and the other creditors as required in the agreement, according to the Verdict of Cilacap Regional Court No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. and the Verdict of Supreme Court No. 1345 K/Pdt/2015. The purpose of this research is to convey the determining requirements for loan transfer and to explain the legal standing of the new creditor. This research uses descriptive analytical method and normative juridical approach. The results reveal that the loan transfer conducted without the legal capacity will make the cessie agreement voidable, which impacts the legal standing of the new creditor. The new creditor acted upon good faith can be protected repressively with the damages imposed upon the guilty party.


Keywords: legal standing of creditor; loan transfer syndicated credit.

Keywords

kredit sindikasi kedudukan hukum kreditur pengalihan piutang

Article Details

How to Cite
Cita, H. R., Abubakar, L., & Mulyati, E. (2018). KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU PENERIMA PENGALIHAN PIUTANG TANPA PERSETUJUAN AGEN DAN PESERTA SINDIKASI LAINNYA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 29-42. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/105

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Buku
  3. Andrey Uzzia Sitanggang (et.al.), Metode Pengalihan Kredit Sindikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2011.
  4. Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung: 2012.
  5. Herlien Boediono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013.
  6. Herlina Suyati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002.
  7. J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung: 1999.
  8. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1999.
  9. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta: PT Intermasa, 2005.
  10. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.
  11. Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2010.
  12. Jurnal
  13. Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan 2 September 2016, diakses pada , [diakses pada 20/02/2018].
  14. Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”, Jurnal De Lega Lata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Bulan Januari – Juni, Tahun 2017, diakses pada , [diakses pada 26/05/2018].
  15. Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, “Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekomomi Nasional”, Jurnal De Lega Lata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 2, Bulan Juli-Desember 2017, diakses pada [diakses pada 10/06/2018].
  16. Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia”, Jurnal Justitia Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, diakses pada [diakses pada 10/06/2018].
  17. Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat”, Jurnal Varia Justicia Universitas Muhammadiyah Magelang, Volume 14, Nomor 1, Juni 2018, diakses pada , [diakses pada 12/07/2018].
  18. Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, diakses pada , [diakses pada 6/10/2018].
  19. Peraturan Perundang-undangan
  20. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum.
  24. Peraturan bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum.
  25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.
  26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
  27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio).