Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Hakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif.


ABSTRACT
Judges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.
Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.


 

Keywords

asas hukum acara perdata hakim aktif

Article Details

Author Biography

Anita Afriana, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Lecturer and  legal researcher at Faculty of Law, Padjadjaran University.

SINTA ID : 6648203

ID Scopus 57215009666

How to Cite
Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, sherly A. (2022). BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 142-154. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078

References

  1. Anita Afriana, et.all, Konvergensi Asas Hakim Aktif dan Pasif Dalam Hukum Acara Perdata, Unpad Press, Bandung: 2021.
  2. Efa Laela Fakhriah, Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia, Mandar Maju, Bandung: 2019.
  3. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia Cetakan Ke-3, Jakarta: 2005.
  4. Mohammed Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung: 2012.
  5. Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Peraturan Mahkamah Agung dan Permasalahannya, Cetakan 1, Edisi 1, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017
  6. Ronald S. Lumbuun, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011.
  7. Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
  8. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Mahakarya Pustaka, Yogyakart: 2019.
  9. Jurnal :
  10. Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan”, Kosmik Hukum, Vol 16 No 2, 2016.
  11. M. Syamsudin, “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”, Jurnal Hukum, Volume 18, Nomor Edisi Khusus, 2011,
  12. Rian Saputra, “Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif”, Wacana Hukum, Volume 25, Nomor 1, 2019.
  13. Tata Wijayanta, et all, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 22 No 3, Oktober 2010.