Main Article Content
Abstract
This research aims to analyze legal considerations for business credit without collateral and analyze legal protection for banks that provide business credit without collateral. The research method used in this research is normative juridical. The results of the research show that business credit providers have legal protection if business credit without collateral is carried out through preventive protection, which of course requires a formula based on the contents of credit agreement that has been determined and must be implemented if a default occurs. There is a need for the contents of agreement to be precise so it can be binding and stated in the credit agreement, which of course has also been agreed upon by all parties; legal protection, which is considered repressive; as a reference in taking steps if there is a risk of loss from the business carried out by the capital provider; and the need for an institution to Alternative Dispute Resolution in the Financial Services Sector (LAPS Financial Services Sector) is an institution that resolves disputes in the financial services sector outside of court. If the credit repayment stage is problematic, it is necessary to resolve it without harming both parties based on the amount of credit given is not a large amount. So, an Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution (Financial Services Sector LAPS) is needed to resolve disputes through face-to-face meetings before a mediator or arbitrator, electronic media, or document inspection.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
- Buku
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT. Refika Aditama, Bandung: 2004.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2003.
- R. Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta: 2001.
- Jurnal
- Asril, J., “Kredit Macet dalam Perspektif Kejahatan Perbankan”, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Vol. 4 No. 1 (2020).
- Hidayatullah, S., Alam, S., & Martono, B. S., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT. DKI)”, PEMANDHU, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Ibrahim, M. Y., “Penilai Agunan Hak Cipta dalam Perbankan di Indonesia”, CERMIN: Jurnal Penelitian, Vol. 4 No. 1 (2020).
- Nugraha, P. G. S. C., & Mahendra, G. S., “Explorasi Algoritma C4. 5 dan Forward Feture Selection Untuk Menentukan Debitur Baik dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA)”, JST (Jurnal Sains dan Teknologi), Vol. 9 No. 1, (2020).
- Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z., “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 No. 2 (2020).
- Putu Vista Viani dan I Ketut Westra, “Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 (2021).
- Siswandi, Lambang, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1 (2019).
- Widyanti, Y. E., “Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak”, Pamator Journal, Vol. 4 No. 1, (2011).
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
References
Buku
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004.
Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT. Refika Aditama, Bandung: 2004.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2003.
R. Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta: 2001.
Jurnal
Asril, J., “Kredit Macet dalam Perspektif Kejahatan Perbankan”, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Vol. 4 No. 1 (2020).
Hidayatullah, S., Alam, S., & Martono, B. S., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT. DKI)”, PEMANDHU, Vol. 1 No. 1 (2020).
Ibrahim, M. Y., “Penilai Agunan Hak Cipta dalam Perbankan di Indonesia”, CERMIN: Jurnal Penelitian, Vol. 4 No. 1 (2020).
Nugraha, P. G. S. C., & Mahendra, G. S., “Explorasi Algoritma C4. 5 dan Forward Feture Selection Untuk Menentukan Debitur Baik dan Debitur Bermasalah Pada Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA)”, JST (Jurnal Sains dan Teknologi), Vol. 9 No. 1, (2020).
Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z., “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 No. 2 (2020).
Putu Vista Viani dan I Ketut Westra, “Pengaturan Kebijakan Kredit Tanpa Agunan di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 (2021).
Siswandi, Lambang, "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1 (2019).
Widyanti, Y. E., “Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak”, Pamator Journal, Vol. 4 No. 1, (2011).
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.