Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Indonesia merupakan salah satu negara produsen sekaligus pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2018 Uni Eropa memberlakukan Renewable Energy Directive (RED II) 2018/2001 dengan maksud untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi sekaligus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kebijakan RED II dan Delegated Act telah menempatkan secara implisit kelapa sawit sebagai penyebab dari emisi gas rumah kaca dan deforestasi. RED II dan Delegated Act mengkategorikan kelapa sawit sebagai High Indirect Land Use Change Risk. ILUC terjadi apabila lahan yang dahulunya merupakan lahan pertanian dialihfungsikan untuk memproduksi biofuel, ini sering terjadi pada lahan stok karbon yang tinggi seperti hutan, lahan basah dan lahan gambut, sedangkan kelapa sawit hanya tumbuh di lahan gambut. Indonesia selaku penghasil kelapa sawit mengajukan protes dengan mengajukan gugatan inisiasi awal ke WTO tanggal 9 Desember 2019. Dalam artikel ini akan dibahas permasalahan apakah RED II dan Delegated Act oleh Uni Eropa telah melanggar prinsip Most Favoured Nations (MFN)?  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa kebijakan RED II dan Delegated Act harus dibatalkan karena melanggar prinsip MFN sebagai prinsip utama dalam perdagangan internasional.


Kata kunci: delegated act; hukum perdagangan internasional; prinsip mfn.


 


ABSTRACT


Indonesia is one of the largest producers and exporters of palm oil in the world. In 2018 the European Union enacted the revision of the Renewable Energy Directive (RED II) 2018/2001 to reduce greenhouse gas emissions and deforestation while increasing the use of renewable energy. RED II and Delegated Act policies have implicitly placed oil palm as a cause of greenhouse gas emissions and deforestation. RED II and Delegated Act categorize palm oil as High Indirect Land Use Change Risk (ILUC). ILUC occurs when land that was once agricultural land is converted to produce biofuel. This often occurs on high carbon stock lands such as forests, wetlands, and peatlands. Whereas only oil palm grows on peatlands. Indonesia did not accept the RED II Policy and Delegated Act by filing a lawsuit with initial initiation to the WTO on 9 December 2019. This article tried to seek whether RED II and Delegated Act policies violate the Most Favored Nations (MFN) principle. The research method used is normative juridical. It is concluded that RED II and Delegated Act policies must be revoked because they violate the principle of MFN as a main principle in international trade.


Keywords: delegated act; international trade law; mfn principle.

Keywords

delegated act hukum perdagangan internasional prinsip mfn

Article Details

How to Cite
Sinaga, V. S., & Foekh, R. M. E. (2021). KEBIJAKAN UNI EROPA RED II DAN DELEGATED ACT TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK KELAPA SAWIT INDONESIA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 103-115. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.197

References

  1. Buku
  2. Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-¬aspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, Bandung: 2006.
  3. Mukti Fajar, et.al, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
  4. United Nations, Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary, New York: 1966.
  5. World Trade Organization, Dispute Settlement, New York and Geneva: 2003.
  6. Yanti Fristikawati, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta: 2010.
  7. Jurnal
  8. Philippe Dusser, “Review The European Energy Policy for 2020-2030 RED II: What Future for Vegetable Oil as A Source of Bioenergy?”, Oilseeds and Fats, Crops and Lipids Journal, Volume 26, No. 51, December 2019.
  9. Akbar Kurnia Putra, “Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 1, Januari- Maret 2016.
  10. Hasmana Soewandita, “Kajian Pengelolaan Tata Air dan Produktivitas Sawit di Lahan Gambut”, Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, Vol. 19, No. 1, 2018.
  11. Prawitra Thalib, “Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional”, Yuridika, Volume 27, No. 1, Januari-April 2012.