Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Pendaftaran dan putusan merupakan dasar hukum terbitnaya nama domain. Dalam Undang-Undang ITE hanya mengakui eksistensi Nama Domain (ND) hasil pendaftaran pada Registrar Asing (Ps. 24 ayat 3).  Teknologi informasi membuka ruang baru yang dinamakan cyberspace. Nama domain termasuk dalam cyberspace yang kepentingannya melibatkan seluruh pengguna internet akan tetapi tidak semua negara mempunyai regulasi yang sesuai dengan perkembangan teori dunia maya. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Teori “Code” atau “ArchitectureLawrence Lessig dapat diterapkan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain yang melibatkan pihak Warga Negara Indonesia. Konsep pengaturan hukum terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing di Indonesia, adalah yang mampu mengikuti perkembangan best practices pada masyarakat TIK terkait kepemilikan nama domain berikut sistem penyelesaian sengketa secara online yang diatur oleh ICANN dalam UDRP dan dalam Perjanjian Registri dan Perjanjian Registrar  sesuai dengan teori “Code” atau “Architecture” dari Lawrence lessig.


Kata kunci: putusan arbitrase asing; nama domain; sengketa kepemilikan


 


ABSTRACT


Registration and sentence are the legal basis for issuing domain names. In the ITE Law, it only recognizes the existence of domain names  as a result of registration at the Foreign Registrar (Art. 24 paragraph 3). Domain names are included in cyberspace whose interests involve all internet users but not all countries have regulations that are in accordance with the development of cyber theory. juridical normative used in this research with descriptive analytical specifications. Lawrence Lessig's "Code" or "Architecture" theory can be applied regarding the recognition and implementation of decisions of domain name dispute resolution service providers involving Indonesian citizens. The concept of legal arrangements related to recognition andimplementation of decisions of foreign domain name dispute resolution service providers in Indonesia, are those that are able to follow the development of best practices in the ICT community related to domain name ownership and the online dispute resolution system regulated by ICANN in the UDRP and in the Registry Agreement and Registrar Agreement in accordance with the theory of "Code Or “Architecture” by Lawrence lessig.


 Keywords: foreign arbitration judgement; domain name; ownership disputes

Keywords

Putusan Arbitrase Asing Nama Domain Sengketa Kepemilikan

Article Details

How to Cite
Hassanah, H., & Wahyudi, W. (2021). PENGAKUAN PUTUSAN PENYEDIA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN ASING. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 34-46. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.240

References

  1. Buku
  2. Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.
  3. Alvin Toffler, The Third Wave, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984.
  4. David Lindsay, International Domain Name Law, ICANN and the UDRP, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007.
  5. Lawrence Lessig, CODE Version 2.0, Basic Books, New York, 2016.
  6. Muhamad Amirulloh, Cyberlaw, Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting) terhadap Merek, PR Refika Aditama, Bandung, 2017.
  7. Jurnal
  8. Asawati Nugrahani, “Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan Hak Merek di Indonesia”, Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Juli-Desember 2019.
  9. Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, “Peranan Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo”, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019.
  10. Karl M. manheim, “An Economic Analysis on Domain Name Policy”, Hastings Communications and Entertainment Law Journal, Vol. 25, 2014.
  11. Lawrence B. Solum, “Models of Internet Governance”, Public Law Research Journal, University og Illinois, http://ssrn.com/abstract=1136825, 2013.
  12. Luthfan Ibnu Ashari, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Merek Terhadap Nama Domain yang Sama Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No 3 Tahun 2016.
  13. Ni Nyoman Adi Astiti dan Samsul Rizal, “Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 3 No. 1, Maret 2018.
  14. Sumber Lain
  15. Muhammad Amirulloh, Perlindungan Merek dari Cybersquatting Dikaitkan Dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Konsep Pengaturannya di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
  16. Administrative dispute resolution service provider yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah World Intellectual Property Organisation (WIPO), National Arbitration Forum (NAF), Dispute.org/eResolution Consortium (DeC), dan Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC). Lebih lanjut lih. http:// http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm