Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Serikat pekerja memiliki peranan yang sangat penting bagi pekerja, pengusaha maupun serikat pekerja itu sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah melalui Bipartit, Tripatrit (mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial dan arbitrase hubungan industrial) kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila upaya hukum non litigasi (kecuali arbitrase) tersebut tidak tercapai. Konsep combined process (med-arb) dianggap dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial karena konsep ini sudah dilakukan dalam sengketa bisnis dan dianggap lebih efektif.  Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, mengenai konsep combined process (med-arb) yang diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha dan konsep kepastian hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha melalui combined process (med-arb). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep combined process (med-arb) dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha guna memberi efektifitas waktu dalam penyelesaian sengketa dan penerapan kepastian hukum.


Kata kunci: combined process (med-arb); penyelesaian sengketa; serikat pekerja.


 


ABSTRACT


The labor union holds important role for the employee, the company and for the labor union itself in relation with settlement of the industrial relation dispute. The processes of the industrial relation dispute settlement pursuant to Law No. 2 Year of 2004 re: Settlement of the Industrial Relation Dispute are through bipartite (bilateral), tripartite (mediation, conciliation, arbitration), and through the Industrial Relation Court if the settlement through the foregoing non-litigation process is not achieved. The concept of Combined Process (med-arb) is considered to facilitate the industrial dispute settlement due to the effective practises of such concept in business dispute.This research consist of two legal issues, namely, first, the concept of Combined Process (med-arb) which is applied in the industrial relation dispute settlement between the labor union and the company, second, the concept of certainty of law in industrial relation dispute settlement between the employee and the company through the Combined Process (med-arb). The result of this research is, the concept of Combined Process (med-arb) is applicable in the settlement of industrial relation dispute between the labor union and the company to provide the effectiveness of timeframe in the dispute settlement and the implementation of legal certainty.


Keywords: combined process; dispute settlement; labour union.

Keywords

serikat pekerja combined process (med-arb) penyelesaian sengketa

Article Details

How to Cite
Mantili, R. (2021). KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI COMBINED PROCESS (MED-ARBITRASE). Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 47-65. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252

References

  1. Buku
  2. Ari Hernawan, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, UII Press, Yogyakarta: 2018.
  3. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
  4. Edna Sussman, Combination and Permutation of Arbitration and Mediation; issues and solution, dalam Arnold Ingen-House, ADR in Business, Practices and Issues Accros Countries and Culture, Volume II, Kluwer Law International BV, The Netherland, 2011.
  5. Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Praktik, PT. Alumni. Bandung: 2011.
  6. Huala Adolf, Arbitrase Komersial International, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
  7. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni Bandung, 2003.
  8. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2002.
  9. Jurnal
  10. Agus Mulya Karsona, Sherly Ayuna Putri, Etty Mulyati & R. Kartikasari, “Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2020.
  11. Abd Latip, Lu’luiaily, Ainiyah, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan”, Jurnal Kompetensi, Vol. 12, No. 2, Oktober 2018.
  12. Bahder Johan Nasution, “Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Pancasila”, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2010.
  13. Ellyna Putri Nugraha, Agus Mulya Karsona, Holyness Singadimedja, “Aspek Hukum Hubungan Industrial Terkait Aksi Mogok Kerja Oleh Serikat Pekerja di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2 No. 1, 2020.
  14. Harintian Abidin, A. Aco Agus, “Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Pada Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar)”, http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/3731/2153.
  15. Doni Yusra, “Pengaruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 3 No. 2 April 2006.
  16. Dahlia dan Agatha Jumiati, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Uu Nomor 2 Tahun 2004”, Jurnal Wacana Hukum, Vol.Ix, 2 Oktober 2011.
  17. Mila Karmila Adi,” Masa Depan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia”, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010.
  18. Sumber Lain
  19. N. Krisnawenda, Hibridasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
  20. Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, LBH Jakarta & Mappi FH UI, http://mappifhui.org/wpcontent/uploads/2015/10/Buku_perselisihan_hubungan_industrial.pdf.
  21. Suherman Toha dan Tim, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.
  22. Leonard P. Reina, Beyond Mediation, http/library.p.findlaw.com/article/file.
  23. Laporan pertanggungjawaban dan rekomendasi IICT kepada Mahkamah Agung RI mengenai hasil monitoring implementasi PerMA di 4 Pengadilan Negeri menjadi pilit project pada akhir tahun 2005.