Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Bank wakaf dapat didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan aktivitas wakaf uang termasuk dalam proses penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya dalam rangka memanfaatkan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bank wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di Indonesia. Saat ini, pengelolaan wakaf uang melibatkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Menarik untuk dikaji bagaimanakah pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan perundang-undangan terkait wakaf uang yang khususnya meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Sebaiknya pembaruan regulasi tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antar lembaga-lembaga terkait meliputi Kementrian Agama, BWI, OJK, BI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia dengan membuat aturan khusus mengenai bank wakaf sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf yang sudah diperbarui yang memuat aturan secara terperinci mengenai operasional bank wakaf.


Kata kunci: bank wakaf; perbankan Syariah; regulasi; wakaf


ABSTRACT
A waqf bank can be defined as a Sharia Financial Institution that carries out the money waqf activities, including in the process of collecting, utilizing and distributing in the context of utilizing the waqf properties in the form of money in accordance with their function for worship interest and also to develop the public welfare. Waqf Bank can be one of the solutions in optimizing money waqf management in order to improve the welfare of the people including in Indonesia. Currently, the management of money waqf involves Sharia Banking as a Sharia Financial Institution that receives money waqf. It is interesting to investigated how is the renewal of financial service regulation within the establishment of waqf banks in Indonesia. This research was engaging a normative juridical research method with descriptive analytical research specifications. Renewal of financial services sector regulations within the establishment of waqf banks in Indonesia is by doing the amendment which related to money waqf in particular that covering the Sharia Banking Act and Waqf Act together with the implementing regulations. It is recommended that the renewal of the regulation is conducted by establish a coordinating forum between relevant institutions which includes Ministry of Religion, BWI, OJK, BI and Sharia National Economics and Finance (KNEKS), especially regarding the provisions which relating directly to the money waqf management in Indonesia by making a specific regulation about waqf banks as implementing regulations of the Sharia Banking Law and updated Waqf Law which accommodate a detailed regulations regarding waqf banks operations.
Keywords: regulation; sharia banking; waqf; waqf bank.

Keywords

bank wakaf perbankan Syariah regulasi wakaf

Article Details

Author Biography

Nun Harrieti, Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Sinta ID : 6095183

google scholar : x4qkKYAAAAJ

 

 

How to Cite
Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). PEMBARUAN REGULASI SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PEMBENTUKAN BANK WAKAF DI INDONESIA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 1-14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31

References

  1. Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
  2. Dian Masyita, Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai, Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005.
  3. Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016,.
  4. Suhrawardi K. Lubis, dkk, 2010, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
  5. Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi, Kencana, Jakarta.
  6. Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Khalifa, Jakarta, 2008.
  7. Nurul Huda, Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
  8. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
  9. Jurnal
  10. Mohammad Tahir Sabit haji Mohammad, "Towards an Islamic Social (Waqf) Bank," International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 5, 2011.
  11. Mohammad T.S. "Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law." Kumpulan Makalah Internasional Coneference on Society and Economics Development IPEDR Singapura Vol. 10, Singapura, 2011.
  12. Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, (2017).
  13. Nun Harrieti, Etty Mulyati, "Perspektif Hukum:Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", Al-Risalah, Vol 17, No. 2, 2017.
  14. Yusuf Qardhawi, Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian, Robbani Press, Jakarta, 1995, hlm. 390 dalam Anwar Abbas, “Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental”, Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1, 2012.
  15. Peraturan perundang-Undangan
  16. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
  17. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  18. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  19. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Admistrasi Pendaftaran Wakaf Uang
  20. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Nazhir Wakaf Uang
  21. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang